Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengikuti ketentuan mengenai ambang batas parlemen yang akan ditentukan oleh pemerintah untuk Pemilu 2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Made Rai Edi Astawa, Sekretaris I Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, saat acara Lomba Rakyat dalam rangka HUT Ke-25 Partai Demokrat di Mataram pada Minggu (23/8/2026).
“Sebagai Plt, tentu saya menunggu instruksi ketua umum, terkait pandangan-pandangan yang sedang dirapatkan di DPR, apapun keputusan undang-undang Pemilu 2029. Artinya, aturan PT berapa pun yang ditetapkan oleh negara nanti Partai Demokrat harus ada di sana (DPR) memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkap Made Rai.
Fokus Utama Partai
Made Rai menambahkan bahwa penetapan angka ambang batas parlemen sangat penting, dan Partai Demokrat berkomitmen untuk melampaui ambang batas tersebut. Dia menekankan bahwa hal ini krusial agar partai tidak kehilangan suara pemilih dan tetap hadir di Senayan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Makanya dalam rangka 25 tahun Partai Demokrat, kami terus membangun kembali soliditas dan solidaritas kader agar terbentuk mesin partai yang tangguh dan efektif menjawab tantangan yang dihadapi partai ke depan,” jelasnya.
Strategi Pemenangan
Made Rai juga menilai bahwa angka ambang batas yang ditetapkan sebelumnya sebesar empat persen adalah ideal, namun Partai Demokrat tetap siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi akibat dinamika politik nasional. “Pastinya berapa pun (keputusan) soal ambang batas, Ketua Umum Partai Demokrat akan menyusun strategi pemenangan secara komprehensif berdasarkan hasil kesepakatan politik nasional,” katanya.
Partai Demokrat berkomitmen untuk berkompetisi secara positif dengan partai politik lainnya demi menjaga eksistensinya dan mempertahankan kepercayaan masyarakat di tingkat nasional. Pembahasan mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 masih terus berlangsung seiring dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2024 yang menyatakan perlunya perubahan ambang batas tersebut sebelum Pemilu 2029.