Partai Demokrat menyatakan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), apakah mereka akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pilihan politik yang diambil oleh PDIP.
Menurut Herzaky, baik menjadi bagian dari pemerintahan maupun tetap di luar pemerintahan adalah pilihan yang sah dalam sistem demokrasi. "Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat," ungkapnya dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (20/6).
Pentingnya Kejelasan Posisi Politik
Herzaky menjelaskan bahwa kejelasan posisi politik sangat penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai dan menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang diambil. Dia memberikan contoh pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade, di mana Demokrat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dengan memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri," jelas Herzaky.
Harapan untuk Konsistensi PDIP
Herzaky menyatakan bahwa Demokrat menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang menyebut partainya sebagai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai dengan keputusan kongres. Namun, Demokrat berpendapat bahwa posisi tersebut harus tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat.
"Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," tuturnya.
Menurut Herzaky, demokrasi memerlukan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan yang memilih untuk berada di luar pemerintahan. "Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," tegasnya.
Oleh karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten untuk memberikan kejelasan kepada publik serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. "Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkas Herzaky.
