Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Delapan WNI Diduga Direkrut Menjadi Tentara Negara Asing

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa delapan warga negara Indonesia diduga telah direkrut untuk bergabung dengan militer negara asing. Informasi ini diperoleh dari otoritas intelij...

L
Lucas Fabian
01 September 2026 89 pembaca
Info Dasco soal 8 WNI Direkrut Jadi Militer Negara Asing
Info Dasco soal 8 WNI Direkrut Jadi Militer Negara Asing
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginformasikan bahwa terdapat delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga telah direkrut untuk menjadi anggota militer negara asing. Menurutnya, para WNI tersebut awalnya mendaftar untuk posisi sebagai satuan pengamanan atau tenaga administrasi.

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” ungkap Dasco saat berada di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).

Dasco, yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan bahwa informasi mengenai perekrutan ini diperoleh dari pihak intelijen. Ia menjelaskan bahwa perekrutan tersebut dilakukan oleh negara pihak ketiga yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan gaji yang tinggi.

Antisipasi dari Pemerintah

Wakil Ketua DPR tersebut menegaskan bahwa intelijen Indonesia serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Mereka berkoordinasi dan mengirimkan ratusan utusan ke negara-negara terkait untuk menangani masalah ini.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan bahwa mereka masih melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa verifikasi ini dilakukan melalui Perwakilan RI dan melibatkan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

Proses Verifikasi yang Berlanjut

“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” jelas Yvonne dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, pada Senin (31/8/2026).

Yvonne menegaskan bahwa jika keterlibatan WNI tersebut terkonfirmasi, tindakan tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi Pemerintah Indonesia.

// Artikel Terkait