Defisit APBN 2026 Diperkirakan Mencapai Rp 734,3 Triliun, Setara 2,85% PDB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan bahwa defisit APBN untuk tahun anggaran 2026 akan mencapai angka Rp 734,3 triliun, yang setara dengan 2,85 persen dari PDB. Proyeksi ini muncul akibat belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp 3.942,4 triliun, melebihi estimasi pendapatan negara yang hanya sebesar Rp 3.208,1 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan pendapatan pajak dan pengaturan belanja untuk prioritas pembangunan serta kewajiban subsidi. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Purbaya menyatakan, "Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan presentasi sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah."

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Negara

Proyeksi defisit APBN 2026 ini muncul setelah Purbaya melakukan analisis yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara. Dalam penjelasannya, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.208,1 triliun, yang setara dengan 101,7 persen dari target APBN 2026, dan mengalami pertumbuhan 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya jika terealisasi.

Outlook ini didasarkan pada penerimaan pajak yang diproyeksikan mencapai Rp 2.631,4 triliun, dengan pertumbuhan 18,6 persen. Penerimaan pajak tersebut mencakup Rp 2.310,8 triliun dari pajak, yang naik 20,5 persen, serta Rp 320,6 triliun dari Kepabeanan dan Cukai, yang meningkat 6,8 persen. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan sebesar Rp 575,1 triliun, dengan pertumbuhan 6,2 persen. Purbaya juga optimis bahwa Kementerian Keuangan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 23 persen pada akhir tahun.

Belanja Negara dan Prioritas Pembangunan

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.942,4 triliun, yang setara dengan 102,6 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 14,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.245,5 triliun, yang tumbuh 25,5 persen, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 696,9 triliun, yang setara dengan 100,6 persen dari pagu APBN dan tumbuh 14,8 persen.

Purbaya menambahkan, "Outlook belanja ditunjukkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otonomi khusus. Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah, subsidi, dan kompensasi."