Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi dengan serius usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Deddy berpendapat bahwa usulan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman Gibran mengenai konsep bernegara dan fungsi pemerintah yang sebenarnya.
Dalam sebuah wawancara, Deddy menyatakan, “Usulan untuk berkantor di IKN seharusnya dipertimbangkan dengan cermat. Kami perlu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berlandaskan pada visi yang jelas tentang pembangunan pemerintahan.” Ia menegaskan bahwa fungsi pemerintah lebih dari sekadar berkantor di lokasi tertentu, melainkan juga harus mencakup perencanaan strategis untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Deddy menjelaskan lebih lanjut mengapa dia merasa usulan Gibran tidak tepat. “Mengajak untuk berkantor di IKN tanpa memahami peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan sangatlah berbahaya,” ujarnya. Dia menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam mengedepankan pelayanan publik yang efisien dan efektif, alih-alih hanya berpindah lokasi tanpa adanya perencanaan yang matang.
Sementara itu, pengamat politik menilai bahwa langkah Gibran untuk berkantor di IKN sebenarnya bisa menjadi simbol pergeseran pusat pemerintahan. Namun, mereka juga sepakat dengan Deddy bahwa simbolisme tidak seharusnya mengabaikan substansi dari pengelolaan pemerintahan yang baik.
Dalam konteks ini, para ahli menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait relokasi dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan. Melihat dari sejarah sebelumnya, pemindahan pusat pemerintahan perlu direncanakan dalam jangka panjang untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan.
Seiring dengan berkembangnya diskusi mengenai IKN, Deddy menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. “Kita perlu mendengar suara rakyat dan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait IKN. Ini bukan sekadar tentang tempat, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik bersama,” tegasnya.
Dengan adanya kritik ini, harapan muncul agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang berdampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Deddy Yevri Sitorus mengisyaratkan bahwa penting untuk terus memantau perkembangan terkait IKN dan memastikan bahwa setiap langkah pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.
