JAKARTA - Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa penentuan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) seharusnya didasarkan pada tujuan dari penyelenggaraan pemilu. "Threshold itu menurut saya tidak bisa ditentukan oleh jumlah suara terbuang, tetapi dari tujuan pemilu itu sendiri," ungkapnya melalui pesan tertulis pada Senin (21/9).
Angka Ideal Ambang Batas
Deddy mengemukakan bahwa menaikkan PT menjadi opsi yang layak jika tujuan pemilu adalah untuk konsolidasi demokrasi dan penguatan efektivitas parlemen. Ia mengusulkan bahwa angka ideal untuk PT sebaiknya berada di kisaran empat hingga tujuh persen, dengan tujuan tersebut. "Maka range threshold yang ideal bagi partai untuk lolos ke parlemen ialah antara empat sampai tujuh persen," jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan bahwa jumlah PT yang ditetapkan di angka empat hingga tujuh persen dapat memberikan kesempatan bagi fraksi partai di DPR untuk terwakili. Ia menjelaskan bahwa saat ini DPR memiliki 13 komisi dan delapan badan di luar yang bersifat ad hoc, seperti Panitia Khusus (Pansus) yang lintas komisi dan Panitia Kerja (Panja) di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Ya, untuk menjadi DPR yang efektif, idealnya setiap fraksi memiliki perwakilan di semua komisi, badan, dan Panja atau Pansus yang ada," tambah Deddy.
Ketimpangan Distribusi Legislator
Deddy juga mengungkapkan bahwa distribusi legislator saat ini masih sangat tidak seimbang, di mana seorang anggota DPR sering kali merangkap di berbagai AKD. "Sering kali anggota harus memilih untuk hadir dalam rapat komisi atau badan atau Panja atau Pansus," ujarnya. Ia menekankan bahwa sistem pemilu yang ada di berbagai negara sulit untuk menghilangkan suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.
Lebih lanjut, Deddy mencatat bahwa partai-partai yang berhasil lolos ke parlemen di Indonesia juga mengalami kehilangan suara yang tidak terkonversi menjadi kursi (unrepresented votes). Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia menggunakan metode konversi dengan divisor Sainte-Laguë, sehingga suara yang tidak terkonversi tersebut tidak dianggap hangus. "Hitungan saya, suara partai parlemen yang unrepresented itu bisa mencapai 70 juta suara secara total," pungkasnya.