Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Dave Laksono Soroti Penanganan Karhutla yang Tidak Adil bagi Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan data yang transparan dan akuntabilitas, bukan dengan tekanan publik.

N
Naufal Akbar Abdila
21 October 2026 80 pembaca
Indonesia Disalahkan Soal Asap Karhutla, Dave Ungkit Korporasi Lintas Negara
Indonesia Disalahkan Soal Asap Karhutla, Dave Ungkit Korporasi Lintas Negara
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa permasalahan karhutla harus diatasi dengan cara yang jujur, menggunakan data terbuka, dan akuntabilitas yang setara bagi semua pihak, bukan dengan tekanan dari publik atau pengumuman sepihak. "Indonesia tidak lari dari tanggung jawab. Penegakan hukum terhadap badan usaha yang diduga membakar lahan sedang berjalan dan kami terbuka untuk kerja sama pemadaman serta pencegahan," ujarnya kepada media pada Selasa (20/10).

Politisi dari fraksi Golkar ini menolak keras pendekatan yang menempatkan Indonesia sebagai pihak tunggal yang bersalah dalam masalah kabut karhutla lintas batas. "Kami menolak keras pembingkaian yang timpang, seolah-olah asap ini urusan Indonesia semata,” tegasnya.

Dave juga menyoroti laporan dari organisasi masyarakat sipil yang mengaitkan konsesi di lokasi titik api dengan korporasi yang terdaftar di Singapura dan Malaysia. Ia menekankan pentingnya memeriksa entitas asing ketika negara berupaya menegakkan hukum terkait karhutla. "Jika pemegang konsesi di Indonesia diperiksa, induk perusahaan dan pemodalnya, di negara mana pun mereka berada, harus diperiksa dengan standar yang sama. Kami menolak standar ganda,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa pengumuman publik mengenai dugaan keterlibatan korporasi tidak dapat menggantikan proses pembuktian yang sah dalam penyelidikan kasus karhutla. "Siapa pun yang terbukti bersalah, di mana pun kantor pusatnya, harus bertanggung jawab,” ucapnya.

Dave juga meminta penguatan mekanisme ASEAN, termasuk penerapan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, melalui pertukaran informasi yang terbuka dan investigasi bersama yang transparan tanpa prapenghakiman. Ia menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan memastikan diplomasi Indonesia dalam isu ini berjalan dengan setara dan bermartabat.

"Jangan jadikan Indonesia sasaran tunggal. Mari berbagi data, berbagi beban, dan berbagi tanggung jawab. Asap tidak mengenal batas negara, dan pertanggungjawaban pun tidak boleh berhenti di satu sisi perbatasan,” pungkasnya.

// Artikel Terkait