Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya, bersama pemerintah, berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pada akhir tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (1/5).
Dasco menegaskan bahwa penyelesaian UU Ketenagakerjaan baru ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengharuskan pembentuk aturan untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Dalam putusan itu, MK memberikan waktu maksimal dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru.
Menurut Dasco, kecepatan pembahasan UU ini sangat bergantung pada kesediaan buruh untuk berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia menjelaskan bahwa organisasi buruh dan Apindo perlu duduk bersama untuk merumuskan isu-isu yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut.
Dengan demikian, proses penyusunan UU Ketenagakerjaan baru diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan semua pihak. Perkembangan lebih lanjut mengenai hal ini akan terus dipantau seiring berjalannya waktu.
