Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi isu yang menyebut dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden RI atau cawapres. Dasco menegaskan kabar tersebut merupakan hoaks dan menduga ada upaya pengalihan perhatian dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco melalui media sosial pada Kamis (5/11/2026). Ia menilai isu pencalonan dirinya sebagai cawapres sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan penyadapan ilegal.
"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.
"Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoax!" tegasnya.
Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Kasus yang disinggung Dasco berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkara tersebut, polisi telah menetapkan Listyo Sigit bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo.
Istana Sebut Kasus Mengarah ke Dugaan Makar
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menilai tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan kepentingan negara serta keselamatan pimpinan negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujarnya.
Meski demikian, Prasetyo memastikan bahwa perkembangan kasus tersebut tidak akan memengaruhi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
sumber : news.detik.com