Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, memberikan tanggapan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bestari menekankan bahwa masalah pendidikan luar negeri Gibran dapat berpengaruh pada pelajar diaspora Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Ia mempertanyakan masa depan pelajar tersebut ketika mereka kembali ke Indonesia dan ingin mengabdi di pemerintahan, terutama jika ada perbedaan dalam sistem administrasi dokumen pendidikan. “Yok, pikirin tuh saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri. Bagaimana nanti nasibnya kalau sudah selesai dan kembali ke RI, apakah ditolak jadi pejabat karena tidak punya ijazah SMA?” ungkap Bestari dalam keterangannya.
Bestari juga mengkritik pihak-pihak yang terus mempermasalahkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran, anak Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, polemik ini dapat berdampak negatif terhadap pengakuan akademik bagi warga negara Indonesia yang belajar di luar negeri. “Nafsu angkara murka mengancam keabsahan ijazah diaspora kita. Ada etik atau ada otak kah? Salam WARAS,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang mempertanyakan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. Meskipun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, MK menemukan hal menarik dalam pertimbangannya mengenai ijazah Gibran.
MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA. Namun, MK tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena masalah kedudukan hukum para pemohon. "Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum," jelas Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat.
MK menegaskan bahwa para pemohon bukan peserta Pilpres 2024, sehingga mereka dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. "Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum," ujar Suhartoyo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.