Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, resmi melantik 514 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masa jabatan 2026-2031 di Taman Fatahillah, Kawasan Kota Tua, Jakarta, pada Rabu malam, 22 Juli. Acara pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, yang kemudian diikuti dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan.
"Dengan demikian, atas nama DPP PKB, saudara-saudari saya nyatakan dilantik," ungkap Cak Imin dalam sambutannya.
Proses Seleksi yang Ketat
Abdul Halim Iskandar, Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB, menjelaskan bahwa 514 ketua DPC yang dilantik merupakan hasil seleksi dari 1.816 kandidat yang berasal dari seluruh Indonesia. Para kandidat tersebut mengikuti tahapan Musyawarah Cabang yang diikuti dengan uji kelayakan, uji kompetensi, dan tes psikologi yang melibatkan pihak ketiga, termasuk psikolog dari universitas dan lembaga psikologi profesional. "Dari 1.816 lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia," kata Halim.
Dia menambahkan bahwa penetapan ketua DPC dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan dengan pemungutan suara, untuk menjaga soliditas organisasi serta menghindari potensi perpecahan di dalam partai.
Evaluasi Kinerja Pengurus
DPP PKB telah menerbitkan surat keputusan untuk 19.675 pengurus DPC di seluruh Indonesia. Dalam acara pelantikan ini, sebanyak 2.570 pengurus hadir sebagai perwakilan dari berbagai daerah. Halim menegaskan bahwa semua pengurus yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala.
Mulai Kamis, 23 Juli, seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC diwajibkan untuk menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja yang akan menjadi dasar penilaian kepemimpinan. "Jika dalam satu tahun kepemimpinannya dianggap layak untuk dilanjutkan, maka akan dilanjutkan kepemimpinannya. Jika tidak layak, akan dilakukan evaluasi," jelas Halim.
Melalui mekanisme ini, DPP PKB berharap agar seluruh pengurus DPC dapat menjalankan roda organisasi dengan profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja partai di daerah menjelang agenda politik yang akan datang.
