Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Budiman Sudjatmiko: Pemimpin Harus Libatkan Filsuf dalam Pengambilan Keputusan

Budiman Sudjatmiko mengemukakan pentingnya pemikiran filosofis dalam kepemimpinan, menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu mempertanyakan arah kebijakan yang diambil. Kehadiran Rocky Gerung di D...

N
Naufal Akbar Abdila
05 October 2026 65 pembaca
Rocky Masuk Istana, Budiman: Pemimpin Sudah Semestinya Angkat Filsuf Jadi Penasihat
Rocky Masuk Istana, Budiman: Pemimpin Sudah Semestinya Angkat Filsuf Jadi Penasihat
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Seorang pemimpin negara tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga harus mampu mempertanyakan arah yang diambil oleh negara. Hal ini disampaikan oleh Budiman Sudjatmiko, yang menilai bahwa pemikiran filosofis seharusnya mendapatkan tempat lebih dekat dengan pusat kekuasaan.

Budiman, yang menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menyatakan, “Filosof sendiri harus jadi pemimpin atau setidaknya pemimpin harus punya kapasitas sebagai filosof,” saat menjelaskan pandangannya terkait kehadiran Rocky Gerung di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pentingnya Pemikiran Filosofis dalam Kepemimpinan

Menurut Budiman, gagasan ini muncul dari kebutuhan mendasar dalam pemerintahan, di mana seorang pemimpin harus dapat melihat permasalahan tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga dari perspektif konseptual dan jangka panjang. Ia menekankan bahwa teknokrasi penting untuk menyediakan data dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Namun, pemimpin juga harus mampu mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh teknokrasi.

“Data tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ‘masalah yang sedang kita pecahkan ini sebenarnya masalah yang benar atau bukan?’ Itu wilayah pemikiran filosofis,” ujarnya. Dalam konteks ini, filsafat tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan abstrak yang terpisah dari realitas pemerintahan, melainkan sebagai alat untuk menguji asumsi di balik keputusan politik.

Peran Penasihat dalam Kebijakan Publik

Budiman menegaskan bahwa seorang pemimpin yang memiliki kapasitas filosofis tidak perlu menjadi akademisi filsafat atau menguasai seluruh tradisi pemikiran. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk mempertanyakan premis, mengenali konsekuensi jangka panjang, serta menyadari keterbatasan perspektif mereka sendiri.

Ia mengaitkan gagasan ini dengan peran penasihat Presiden, di mana penasihat seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pemberi solusi taktis. Ada kebutuhan untuk penasihat yang mampu membawa permasalahan ke tingkat yang lebih substansial. “Saran taktis menjawab ‘apa langkah berikutnya’. Saran substantif menjawab ‘ke mana arahnya dan apa konsekuensi jangka panjangnya’,” jelas Budiman.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Rocky Gerung di Wantimpres diharapkan dapat memberikan fungsi kritis dan reflektif di sekitar Presiden. Nilai dari seorang filsuf bukan karena dianggap selalu benar, tetapi karena pemikir kritis dapat mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak muncul dari dalam struktur pemerintahan itu sendiri.

Budiman menekankan pentingnya agar kekuasaan tidak hanya dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan, tetapi juga oleh individu yang memiliki kebebasan intelektual untuk mempertanyakan mengapa kebijakan itu perlu dijalankan dan ke arah mana kebijakan tersebut akan dibawa.

Ia juga menegaskan bahwa pemikiran filosofis tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemimpin yang memahami tugas sejarahnya perlu menjalin hubungan yang serius dengan pemikiran filosofis. “Karena itu tiap pemimpin yang paham tugas-tugas sejarahnya sudah semestinya bisa mengangkat para filosof sebagai penasihatnya. Bahkan filosof sendiri harus jadi pemimpin atau setidaknya pemimpin harus punya kapasitas sebagai filosof,” tambah Budiman.

Budiman juga mencatat bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mengimplementasikan gagasan ini dengan melibatkan pemikir kritis di lingkungan penasihatnya. Pada akhirnya, ia menekankan bahwa persoalannya bukanlah apakah filsuf harus mengambil alih pemerintahan, melainkan apakah kekuasaan masih memiliki kemampuan untuk berpikir di luar rutinitas yang ada. Negara yang hanya memiliki administrator mungkin dapat menjalankan sistem, dan negara yang memiliki teknokrat mungkin dapat mengoptimalkan sistem. Namun, menurut Budiman, negara memerlukan pemimpin yang mampu bertanya lebih dalam: “Sistem ini hendak membawa kita ke mana?”

// Artikel Terkait