Jakarta - Dalam upaya memastikan program makanan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, melakukan inspeksi mendadak ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta pada Kamis (30/4/2026). Meskipun anggaran pengawasan terbatas, inspeksi ini mencakup seluruh proses, mulai dari penyiapan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Salah satu lokasi yang diperiksa adalah SPPG Tebet Manggarai Selatan yang melayani 2.858 orang dan dikelola oleh Yayasan Bina Siwi Oku Timur. Taruna menjelaskan bahwa tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa program yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto memenuhi standar keamanan, higiene, dan sanitasi, sehingga makanan yang diterima masyarakat aman dan bergizi.
Inspeksi tidak hanya dilakukan di satu lokasi, tetapi juga di beberapa tempat lain di Jakarta. Di Palmerah, Jakarta Barat, SPPG melayani sekitar 4.100 penerima manfaat, sedangkan di Jatinegara Kampung Melayu terdapat 2.905 penerima, Johar Baru Tanah Tinggi 2.260 penerima, dan Sunter Jaya sebanyak 3.376 penerima manfaat. Taruna menegaskan bahwa pengawasan BPOM bertujuan untuk memitigasi risiko Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP), terutama dalam program berskala besar seperti MBG.
Meski dengan anggaran yang terbatas, BPOM menerapkan pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. Taruna menekankan bahwa monitoring yang baik dan tindak lanjut yang cepat akan berkontribusi pada keberhasilan program ini, serta penting untuk mencegah insiden keamanan pangan sejak awal.
Dari hasil inspeksi di lima lokasi tersebut, secara umum operasional SPPG telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, BPOM menemukan beberapa catatan perbaikan, termasuk konsistensi higiene personal petugas, sanitasi peralatan, sistem pencatatan, pelabelan bahan baku, dan pengendalian suhu penyimpanan pangan. Temuan ini langsung disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti.
BPOM juga berencana untuk melaporkan hasil monitoring secara komprehensif kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi. Taruna menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program MBG berjalan dengan lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.
BPOM akan terus memberikan pendampingan intensif di lapangan, dengan penekanan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada jaminan keamanan dan kualitas pangan. Sinergi dari semua pihak dianggap sebagai kunci untuk memastikan program ini memberikan manfaat tanpa risiko kesehatan.
