Sunday, 16 August 2026
Kesehatan

BGN Pertimbangkan Perubahan Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional sedang menilai kembali penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dengan kemungkinan menghentikan bantuan bagi anak-anak dari keluarga mampu. Pembahasan ini dilakukan dalam rapa...

S
Salsabila Nur Azzahra
17 July 2026 81 pembaca
Foto: Getty Images/iStockphoto/Dariia Havriusieva
Foto: Getty Images/iStockphoto/Dariia Havriusieva

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini sedang melakukan kajian terhadap penataan penerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial menengah ke atas, yaitu kelompok desil 8, 9, dan 10.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa diskusi mengenai hal ini berlangsung dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/7/2026). "Pokoknya soal penataan penerima manfaat. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi," ungkap Agustina.

Kajian Kebijakan yang Belum Diputuskan

Meskipun demikian, Agustina menekankan bahwa keputusan mengenai kebijakan tersebut belum final. Presiden Prabowo meminta agar setiap usulan dikaji secara mendalam sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Agustina menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam penataan penerima manfaat adalah kondisi di sejumlah sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. "Misalnya ada sekolah negeri yang muridnya 50 persen berasal dari desil menengah ke bawah dan sisanya menengah ke atas. Jangan sampai nanti ada yang menerima, ada yang tidak," jelasnya.

Pentingnya Kajian Mendalam

Agustina menambahkan bahwa Presiden Prabowo mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengubah kebijakan yang berdampak pada puluhan juta penerima manfaat. Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 63 juta orang. "Pak Presiden minta dikaji benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru. Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai aspek perlu dipertimbangkan sebelum keputusan diambil, mulai dari dampak psikologis hingga pelaksanaan di lapangan. "Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, banyak usulan dan pendapat yang muncul. Namun, Prabowo belum memberikan keputusan akhir terkait penghentian MBG bagi anak-anak dari keluarga mampu. "Ada usulan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Intinya, Pak Presiden meminta semuanya dikaji lagi. Beliau tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan dan ingin benar-benar berhati-hati," tutup Agustina.

// Artikel Terkait