Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Azis Gerindra: Prabowo Tidak Berhak Memberhentikan Wakil Presiden

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki hak untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara sepihak.

R
Rangga Wijaya Kusuma
27 October 2026 83 pembaca
Azis Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Punya Kewenangan Memberhentikan Wapres
Azis Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Punya Kewenangan Memberhentikan Wapres
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan agar tuntutan politik terkait pemberhentian wakil presiden tidak dianggap sebagai kewajiban konstitusional bagi Presiden.

Pernyataan ini disampaikan oleh Azis sebagai tanggapan terhadap polemik yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran, yang kemudian berkembang menjadi desakan untuk pemakzulan. Salah satu desakan tersebut datang dari pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang memperingatkan bahwa Presiden Prabowo berpotensi dimundurkan jika masalah Gibran tidak ditangani.

“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan wakil presiden secara sepihak,” ungkap Azis dalam opini yang ditulisnya. Ia menjelaskan bahwa konstitusi telah menetapkan mekanisme khusus untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses tersebut harus dimulai dengan mekanisme di DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keputusan MK atas pendapat DPR, sebelum akhirnya ditetapkan oleh MPR sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, Azis berpendapat bahwa seruan agar Presiden Prabowo menggerakkan koalisi partai politik untuk memulai proses pemakzulan Gibran seharusnya dipahami sebagai tuntutan politik, bukan sebagai kewajiban hukum yang otomatis muncul.

“Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka,” tegasnya. Azis juga mengulas Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di mana MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Ia mengakui bahwa pertimbangan MK mencakup isu mengenai bukti pendidikan Gibran. Namun, menurutnya, hal ini perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Gibran atau memerintahkan pemberhentiannya. “Tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah,” tulisnya.

Azis menekankan bahwa jalur pemakzulan tetap terbuka sebagai mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, asalkan dilaksanakan berdasarkan alasan, pembuktian, dan prosedur yang sah. “Jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu,” ujarnya.

Azis juga mengingatkan bahwa kepastian politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia berpendapat bahwa energi pemerintah seharusnya diarahkan untuk memperbaiki pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi keluarga. “Rakyat tidak menyerahkan mandat agar negara terus berada di ruang sengketa,” pungkasnya.

// Artikel Terkait