Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Audit SKK Migas dan BP Tangguh Diperlukan untuk Kepastian Participating Interest 10 Persen

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menekankan pentingnya audit terhadap SKK Migas dan BP Tangguh terkait Participating Interest 10 persen untuk Papua Barat dalam perpanjangan kontrak hingga 2...

D
Dimas Adhyaksa Putra
02 September 2026 83 pembaca
Filep Wamafma: Perlu Mengaudit SKK Migas dan BP Tangguh Soal Participating Interest 10 Persen
Filep Wamafma: Perlu Mengaudit SKK Migas dan BP Tangguh Soal Participating Interest 10 Persen
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC) untuk Blok Tangguh yang dikelola oleh BP Berau Ltd. hingga tahun 2055 dianggap sebagai langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan ini berhubungan erat dengan kepastian investasi, penerimaan negara, keberlanjutan produksi LNG, hak daerah penghasil, kepentingan masyarakat adat, serta pelaksanaan Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah penghasil. Tanggapan mengenai hal ini disampaikan oleh Dr. Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (1/9/2026).

Pentingnya Audit Menyeluruh

Filep Wamafma menegaskan bahwa dalam konteks PSC, pemerintah harus memastikan bahwa semua aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dianalisis secara menyeluruh, termasuk status dan implementasi PI 10 persen untuk Papua Barat sebagai daerah penghasil. “Kaitan dengan keputusan ini, perlu adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap SKK Migas, BP Tangguh, Kementerian ESDM, serta pihak terkait lainnya, secara objektif dan berbasis data,” ujarnya.

Menurutnya, tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses perpanjangan kontrak, pengelolaan wilayah kerja, dan pelaksanaan PI 10 persen telah sesuai dengan ketentuan hukum, kontrak, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kepentingan daerah penghasil. Filep menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian terhadap kepastian hukum, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan hak masyarakat adat di Papua Barat.

Fakta dan Kebijakan yang Perlu Diperiksa

Beberapa fakta administratif dan kebijakan yang perlu diperiksa mencakup dokumen PSC Blok Tangguh yang diperpanjang hingga tahun 2055, peran BP Berau Ltd. sebagai operator kegiatan usaha hulu migas, serta kewajiban dan mekanisme PI 10 persen bagi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Lalu pengembangan fasilitas dan lapangan, termasuk Train 3, memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, dan fiskal yang perlu diperiksa. Juga apakah sudah ada penjelasan publik yang memadai mengenai status penawaran, penerimaan, pendanaan, dan pelaksanaan PI 10 persen dalam kaitannya dengan perpanjangan kontrak hingga tahun 2055,” tambahnya.

Filep juga berpendapat bahwa Kementerian ESDM perlu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum perpanjangan PSC BP Tangguh hingga tahun 2055, termasuk apakah perpanjangan tersebut merupakan kontrak baru, perpanjangan kontrak lama, amendemen substansial, atau kelanjutan kontrak dengan perubahan tertentu. “Klasifikasi itu penting karena dapat menentukan timbulnya kewajiban baru terkait PI 10 persen, pengembangan lapangan, penerimaan negara, kewajiban sosial dan lingkungan, serta hak daerah penghasil,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa pemeriksaan harus mencakup PSC awal Tangguh, semua amendemen, dokumen perpanjangan, keputusan atau persetujuan pemerintah, Plan of Development, dokumen pengembangan Train 3, dokumen pengadaan dan pembiayaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan status wilayah kerja dan kewajiban kontraktor. Audit terhadap SKK Migas dan BP Tangguh perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa aspek hukum, kesesuaian PSC, amendemen, perpanjangan kontrak, POD, dan keputusan administratif dengan peraturan perundang-undangan.

Filep menekankan bahwa kepastian mengenai dasar hukum perpanjangan dan status PI 10 persen akan memperkuat legitimasi proyek Tangguh, meningkatkan kepercayaan publik, melindungi kepentingan masyarakat adat, serta memastikan manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh negara, Papua Barat, dan masyarakat di wilayah yang terdampak.

// Artikel Terkait