Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menekankan pentingnya pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami masalah. Hal ini disampaikan menyusul informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan 14 orang di BNPB.
Atalia menegaskan, "Memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini." Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan audit investigatif terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat pasca OTT tersebut.
"Pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. Atalia, yang berasal dari fraksi Golkar, menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menghormati seluruh proses investigasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
Ia mengajak semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dan detail dari KPK. "Mari tunggu pernyataan detail dan resmi dari KPK," ujarnya. Atalia juga menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi di BNPB terbukti, karena hal tersebut akan mencederai integritas dan profesionalitas lembaga tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kasus yang sedang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta dana siap pakai untuk kebencanaan. "Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," ungkap Budi.