JAKARTA - Prasetyo Hadi mengeluarkan arahan kepada seluruh kader Partai Gerindra yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, ia menegaskan bahwa setiap kader yang memiliki SPPG harus menjalankan pengelolaan dapur MBG sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau SOP-SOP yang sudah ditetapkan, termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ya, tetapi sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai, bahwa tentu tidak ada instruksi institusional begitu (memiliki SPPG),” ujarnya di Jakarta pada Kamis (11/6).
Pentingnya Kualitas dalam Program MBG
Prasetyo menekankan bahwa DPP Gerindra telah berulang kali mengingatkan para anggota partai yang memiliki SPPG untuk menjaga kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat penyaluran MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
“Saat ini kita (pemerintah) tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B, mohon dukungan dan doanya untuk kita kerja keras melakukan penataan ulang ini,” tambahnya.
Target Perbaikan dalam Waktu Satu Bulan
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa perbaikan tata kelola Program MBG ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. “Kita (pemerintah) target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penutupan SPPG yang tidak sesuai dengan SOP atau jika terdapat kelebihan dapur MBG dalam satu wilayah. “Kita (pemerintah) target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya ya, maka yang pertama, tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ juga ada catatan-catatan perbaikan itu terus harus dilakukan, yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga karena kita tidak ingin ada penurunan,” tutup Prasetyo.
