Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Antrean Panjang BBM di Riau Masih Terus Berlanjut, Dewi Juliani Desak Solusi Nyata

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Riau terus terjadi meskipun kuota BBM sudah dipenuhi. Dewi Juliani meminta agar masalah ini ditangani dengan tindakan konkret.

P
Patrick Jonathan
21 October 2026 76 pembaca
Antrean BBM di Riau Tak Kunjung Surut, Dewi Juliani Minta Solusi Konkret
Antrean BBM di Riau Tak Kunjung Surut, Dewi Juliani Minta Solusi Konkret
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Antrean kendaraan yang panjang masih terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau, meskipun kuota bahan bakar minyak (BBM) dinyatakan telah terpenuhi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau I, Dewi Juliani, menginginkan agar permasalahan ini diselidiki dan diatasi dengan langkah-langkah yang nyata.

Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah mengajukan permohonan untuk penambahan kuota BBM. Dewi menjelaskan bahwa ketersediaan kuota seharusnya diimbangi dengan penyaluran yang baik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang di SPBU.

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," ungkap Dewi dalam pernyataannya pada Selasa (20/10). Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi mengenai distribusi dan kelangkaan BBM yang berlangsung di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, pada Rabu (14/10).

Dalam rapat itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta koordinasi antara berbagai pihak agar BBM tersedia dan tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dewi juga mempertanyakan mengapa antrean panjang masih terjadi di hampir setiap SPBU jika kuota sudah dipenuhi dan penambahan kuota telah diajukan oleh Pemprov Riau.

Dewi menegaskan bahwa hal yang perlu dipastikan adalah apakah alokasi yang ada benar-benar tersalurkan secara optimal, bagaimana proses distribusinya hingga ke SPBU, serta faktor-faktor yang menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Evaluasi ini dianggap penting agar penambahan kuota dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," tegasnya. Dewi juga meminta agar pengawasan terhadap penyaluran BBM diperkuat, dengan harapan Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan dalam distribusi dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang ada.

Dalam rapat yang sama, mantan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution juga mengangkat isu dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM. Edy mencurigai bahwa praktik mafia BBM merupakan salah satu masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut.

"Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite," jelas Edy dalam rapat tersebut. Keterlibatan berbagai pihak dalam rapat ini diharapkan dapat mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap pengelolaan BBM di Riau, mulai dari pemenuhan kuota, mekanisme distribusi, hingga pengawasan penyaluran dan penanganan dugaan penyimpangan.

// Artikel Terkait