Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saran tersebut disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, yang menjadi syarat administrasi untuk pencalonan pada tahun 2024.
Andreas menyatakan bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, ia telah meminta Gibran untuk mundur dari posisi Wapres. "Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur," ujarnya kepada media pada hari Sabtu (31/10).
Ia juga menambahkan bahwa dengan keluarnya putusan MK, akan muncul berbagai permasalahan baru terkait syarat administrasi pencalonan Gibran. "Saya sudah menduga bahwa persoalan ijazah GRR ini akan membuka tabir bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau yang disetarakan dengan ijazah SMA," jelasnya.
Andreas menegaskan bahwa penggunaan suket sebagai syarat administrasi pencalonan menunjukkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA. "Kalau punya tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah, namanya Surat Tanda Penyetaraan Ijazah," ungkapnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran. Penggugat, HM Subhan, mengonfirmasi bahwa MA telah mengabulkan permohonan kasasi tersebut secara keseluruhan melalui putusan pada hari Jumat (30/10).
Subhan mengajukan tiga permohonan, yaitu agar gugatan dikabulkan sepenuhnya, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, dan meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pemegangnya, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen. Ia menegaskan bahwa putusan ini menunjukkan bahwa suket Gibran yang digunakan untuk pencalonan pada 2024 tidak sah. "Suket dinyatakan tidak sah, maka akibat hukumnya suket itu tidak pernah ada," kata Subhan melalui pesan.