Anas Urbaningrum, yang menjabat sebagai Koordinator Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), memberikan pendapatnya mengenai pemilu 2029. Dia membahas berbagai aspek mulai dari regulasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg), hingga pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (15/9/2026), Anas menyatakan, "Sudah ada yang ancang-ancang nyapres? Jika para pimpinan partai mau nyapres, itu hal biasa. Justru ganjil, jika tidak menyiapkan diri untuk itu."
Dia juga menegaskan bahwa individu yang bukan pimpinan partai pun memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, asalkan memenuhi syarat dan ada yang mencalonkan. Namun, Anas mengingatkan pentingnya mempersiapkan perangkat yang diperlukan sebelumnya, termasuk perbaikan aturan main dalam undang-undang pemilu.
Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilu
Anas berpendapat bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sebaiknya diselenggarakan pada waktu yang terpisah. "Saya (tetap) berpendapat bahwa pilpres dan pileg sebaiknya dipisahkan waktu penyelenggaraannya. Seperti pemilu tahun 2004," ujarnya. Dia menjelaskan bahwa ada banyak argumen yang mendukung pemisahan ini, salah satunya adalah mengenai syarat partai pengusung yang akan menjadi peserta pemilu 2029.
"Dengan menggunakan hasil pileg 2029 itulah yang menjadi 'tiket' masuk lapangan pertandingan. Tegasnya, tiket politik gres yang baru saja dicetak pada pileg. Bukan tiket usang yang dicetak lima tahun sebelumnya," tambah Anas. Dia juga menyoroti pentingnya jika pembentuk undang-undang mengadopsi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang dimaksudkan adalah partai politik peserta pemilu 2029.
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan UU
Anas menekankan bahwa ada banyak isu lain yang perlu diselesaikan terkait dengan pemilu legislatif, seperti sistem pemilu, alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan, dan angka parliamentary threshold. "Intinya, perlu segera memperbaiki, menyempurnakan dan mengesahkan paket UU yang akan digunakan penyelenggaraan pemilu 2029 dengan melibatkan partisipasi publik secara serius," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa perundingan politik antarpartai untuk membahas substansi penting dalam undang-undang adalah hal yang wajar dan pasti terjadi. Namun, membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses tersebut akan membuat undang-undang yang dihasilkan lebih baik dan dapat diterima secara luas. "Pemilu yang dipercaya publik, jelas penting. Termasuk bagaimana aturan mainnya dirumuskan dan ditetapkan. Hak legislasi ada pada eksekutif dan legislatif. Tetapi, melibatkan publik adalah cara paling baik dan bisa diterima dalam legislasi yang demokratis dan berkualitas," tutup Anas.