Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

AMPB Desak DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana untuk menuntut DPR agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebelum batas waktu yang dijanjikan.

R
Rangga Wijaya Kusuma
28 August 2026 85 pembaca
Tagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset, AMPB Bakal Kepung Lagi DPR
Tagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset, AMPB Bakal Kepung Lagi DPR
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Teguh Istiyanto, salah satu tokoh dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menegaskan bahwa masyarakat akan mengawasi kinerja DPR dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR telah berjanji untuk menuntaskan RUU tersebut pada saat Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada 15 Desember 2026.

Teguh menyatakan bahwa AMPB akan menagih janji tersebut satu minggu sebelum tanggal yang ditentukan. Pernyataan ini disampaikan setelah audiensi dengan pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8).

Rencana Aksi AMPB

“Kami akan mendirikan posko satu pekan sebelum tanggal tersebut,” ungkap Teguh. Kehadiran massa pada minggu sebelum 15 Desember bertujuan untuk memastikan realisasi janji yang telah diucapkan oleh pihak parlemen. Teguh juga memberikan ultimatum bahwa keberlanjutan jabatan pimpinan DPR akan bergantung pada hasil yang dicapai pada tanggal tersebut.

Menurutnya, para pimpinan DPR bersedia untuk mundur jika RUU Perampasan Aset tidak diselesaikan sebelum 15 Desember 2026. “Kami pada tanggal 15 Desember akan datang lagi untuk menagih kesepakatan ini. Apakah Anda mundur atau melanjutkan, itu tergantung pada tanggal 15 Desember,” tegasnya.

Komitmen DPR

Teguh menambahkan bahwa publik akan terus memantau kinerja para legislator yang selama ini digaji dengan pajak dari masyarakat. Ia menuntut agar amanah tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat. “Kami akan memantau dan meminta agar kami dilindungi, dilayani, dan dijamin kelangsungan hidupnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco menjelaskan dalam audiensi bahwa RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026. Ia mengungkapkan bahwa waktu pengesahan yang telah ditetapkan pada 15 Agustus sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna.

“Batas waktu paling lambat untuk RUU Perampasan Aset akan diketok di Rapat Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” jelas Dasco. Ia juga menegaskan komitmen parlemen untuk menyelesaikan RUU tersebut sesuai dengan tuntutan AMPB. Dasco menambahkan bahwa ia bersedia mundur dari posisi sebagai anggota DPR jika pengesahan RUU Perampasan Aset melewati jadwal yang telah ditetapkan. “Jika memang tidak selesai, ya, kami mundur dari DPR ini, tidak masalah,” tutupnya.

// Artikel Terkait