Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya telah lama mengingatkan pemerintah mengenai tekanan berat yang dialami keuangan daerah. Pernyataan ini disampaikan Said saat menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemerintahan Kota Tidore, yang menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Rabu (8/7) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa,” ungkapnya. Said juga menekankan pentingnya pemerintah pusat untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna menghindari terjadinya PHK bagi para PPPK. “Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi,” tambahnya.
Pentingnya Pencairan Dana Bagi Hasil
Said memberikan contoh bahwa kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah, yang dapat digunakan untuk membayar gaji PPPK dan honorer. “Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK,” jelasnya. Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, ia menekankan bahwa Tidore bukanlah satu-satunya daerah yang mengalami tekanan fiskal dalam menjalankan pemerintahan.
Harapan untuk Dukungan dari Pemerintah Pusat
Oleh karena itu, Said berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah. “Masih banyak daerah yang memang fiskalnya itu mengalami tekanan yang luar biasa, maka pemerintah harus turun tangan untuk mempercepat, tepat salur dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu bagian dari pendapatan asli daerah,” tuturnya.
