Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Advokat Nasrullah Laporkan Hakim MK ke Majelis Kehormatan Terkait PHPU 2024

Advokat Nasrullah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Laporan ini berkaitan dengan penanganan perkara perselisihan hasil pem...

P
Patrick Jonathan
25 October 2026 76 pembaca
Laporkan Hakim MK ke Makamah Kehormatan, Advokat Minta Uji Kecermatan Penanganan PHPU
Laporkan Hakim MK ke Makamah Kehormatan, Advokat Minta Uji Kecermatan Penanganan PHPU
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Advokat Nasrullah telah resmi melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan ini terkait dengan proses pemeriksaan serta putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang membahas perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Dalam laporannya, Nasrullah meminta agar MKMK memeriksa berbagai aspek penting dalam penanganan perkara tersebut. Hal ini mencakup dasar hukum penerbitan dan penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta konsistensi penerapan hukum acara dalam pemeriksaan perkara.

Nasrullah menegaskan bahwa isu-isu ini perlu ditelaah secara objektif, karena berhubungan dengan prinsip kepastian hukum, kecermatan hakim, dan konsistensi penerapan aturan dalam proses peradilan konstitusi. “Laporan ini bukan upaya untuk mengadili kembali putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya menekankan pentingnya pemeriksaan yang cermat.

Ia meminta MKMK untuk menjalankan kewenangannya dalam menilai apakah proses penanganan perkara telah dilakukan dengan cermat, saksama, dan sesuai dengan kode etik serta pedoman perilaku hakim konstitusi. Salah satu poin laporan adalah penerbitan dan penerapan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dalam konteks hasil Pilpres 2024, yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024.

Nasrullah mempertanyakan dasar kewenangan serta urgensi penerbitan peraturan tersebut, mengingat adanya peraturan yang mengatur tata cara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang sudah berlaku sebelumnya. Ia juga meminta MKMK untuk menilai kesesuaian PMK tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta bagaimana dasar hukum dan penerapannya dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

Menurutnya, kejelasan dasar hukum dan konsistensi dalam penerapan peraturan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, laporan Nasrullah juga menyoroti ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tenggang waktu pengajuan keberatan atas hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Ia meminta MKMK untuk menelaah bagaimana ketentuan tenggang waktu tersebut dipertimbangkan dalam perkara yang berkaitan dengan hasil pemilu 2024, yang diajukan dan diperiksa pada tahun 2026. Nasrullah juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan jika permohonan tersebut dianggap memiliki karakter atau landasan hukum yang berbeda dari perselisihan hasil pemilu pada umumnya.

“Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana aturan diterapkan, apa dasar hukumnya, dan apakah penerapannya konsisten. Kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari kecermatan dalam menjalankan prosedur,” jelas Nasrullah dalam laporannya. Poin laporan lainnya mencakup hubungan antara pemeriksaan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, pelaksanaan tahapan pembuktian, dan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam laporan tersebut, Nasrullah mencatat bahwa Mahkamah melakukan pemeriksaan pembuktian dan mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, termasuk unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta atase pendidikan Indonesia di Singapura dan Australia. Ia meminta MKMK untuk menilai apakah tahapan pemeriksaan tersebut memiliki dasar hukum acara yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Nasrullah menegaskan bahwa pemeriksaan etik harus dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diuji, dengan membedakan antara perbedaan penafsiran hukum, kekeliruan hukum, kekurangan pertimbangan, dan perilaku hakim yang dapat memenuhi unsur pelanggaran etik. Ia menekankan bahwa laporan ini tidak dimaksudkan untuk meminta MKMK membatalkan atau menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Laporan ini juga tidak ditujukan untuk menjadikan MKMK sebagai lembaga banding atas putusan Mahkamah Konstitusi. Permintaan utama Nasrullah adalah agar MKMK memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran etik, Nasrullah meminta agar tindakan diambil sesuai ketentuan hukum. “Integritas peradilan konstitusi harus dijaga melalui mekanisme yang sah dan objektif. Oleh karena itu, setiap dugaan yang disampaikan harus diperiksa secara profesional, tanpa prasangka dan tanpa mengesampingkan hak para hakim untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.

Nasrullah berharap agar MKMK dapat menindaklanjuti laporan ini secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap independensi, integritas, dan kepastian hukum dalam peradilan konstitusi tetap terjaga.

// Artikel Terkait