Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, mengkritik keras pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wale pada Kamis (24/9/2026), di mana ia menekankan bahwa laporan mengenai pelanggaran HAM di West Papua tidak boleh diabaikan.
Abraham menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh PM Solomon tersebut terkesan sepihak. Ia juga mempertanyakan sumber informasi yang digunakan oleh Matthew Wale. "Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB dan menyampaikan tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak menjelaskan dari mana sumber laporan tersebut. Siapa yang menyusunnya? Dan, bagaimana verifikasinya? Menuntut transparansi dari Indonesia, tetapi sumber tuduhannya sendiri tidak jelas. Ini standar ganda," ungkap Abraham dalam keterangannya pada Sabtu (26/9/2026).
Pentingnya Memperhatikan Kekerasan di Papua
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa pembahasan mengenai HAM di Papua tidak bisa mengabaikan kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil akibat tindakan kelompok bersenjata. Ia menyoroti sejumlah insiden yang terjadi sepanjang tahun 2025-2026, seperti penembakan terhadap warga sipil dan aparatur sipil negara, penyanderaan, penculikan perempuan dan anak, serta kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan.
“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh kelompok bersenjata? Guru dibunuh, tenaga kesehatan dianiaya, warga sipil menjadi korban. Ini juga persoalan HAM yang harus dilihat,” tegas Abraham.
Dialog dan Diplomasi yang Diperlukan
Abraham menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani isu HAM, termasuk melalui Komnas HAM, serta terus berupaya mendorong pembangunan, kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum di Papua. Ia meminta Pemerintah Kepulauan Solomon untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memberikan respons diplomatik yang berbasis data di forum internasional.
“Kalau ada persoalan HAM yang ingin disampaikan, sampaikan dengan data dan mekanisme yang jelas. Jangan membuat tuduhan di forum internasional tanpa membuka dasar informasinya. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik harus dibangun melalui dialog, bukan narasi sepihak,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Abraham menyatakan akan mendorong penguatan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik dan memastikan bahwa isu perlindungan masyarakat Papua tidak terlepas dari fakta kekerasan yang terjadi. “Kedaulatan Indonesia tidak untuk ditawar. Tetapi pada saat yang sama, penderitaan rakyat Papua akibat kekerasan kelompok bersenjata juga tidak boleh dihapus dari cerita. Perlindungan masyarakat dan penegakan HAM harus berjalan bersamaan,” tuturnya.
Selain itu, Abraham juga mempertanyakan kemungkinan adanya motif terselubung di balik pidato PM Solomon tersebut. “Kami patut mencurigai, jangan-jangan ada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia justru berada di balik orang-orang yang berbicara seperti itu. Menyuarakan narasi separatis di forum dunia, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, dan tanpa sepatah kata pun untuk para korban OPM, bukanlah sikap sahabat. Itu sikap yang menguntungkan kelompok teror,” pungkas Abraham.