Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

--- 31 Warga Berpartisipasi dalam Rancangan Sistem Pemilu Melalui Majelis Publik ---

--- Sebanyak 31 warga dari 16 provinsi berpartisipasi dalam perumusan rekomendasi sistem pemilu melalui program Majelis Publik yang berlangsung pada 24-25 Oktober 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh Th...

A
Arga Pratama
30 October 2026 60 pembaca
31 Warga Diajak Merancang Sistem Pemilu lewat Majelis Publik
31 Warga Diajak Merancang Sistem Pemilu lewat Majelis Publik
jpnn.com Sumber: jpnn.com
---TITLEEXCERPT--- Sebanyak 31 warga dari 16 provinsi berpartisipasi dalam perumusan rekomendasi sistem pemilu melalui program Majelis Publik yang berlangsung pada 24-25 Oktober 2026. Kegiatan ini diinisiasi oleh The Reformist untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. ---CONTENT---

Sebanyak 31 warga yang berasal dari 16 provinsi dengan beragam latar belakang profesi dan pendidikan terlibat dalam proses perumusan rekomendasi mengenai sistem pemilu yang mereka inginkan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program Majelis Publik yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2026.

Majelis Publik ini mengusung tema “Merancang Bersama Pemilu yang Kita Inginkan” dan diinisiasi oleh The Reformist, sebuah platform yang berfokus pada publikasi dan keterlibatan masyarakat dalam perubahan kebijakan. Efraim Leonard, Deputy Head of Convening Think Policy, menjelaskan bahwa Majelis Publik mengadopsi konsep pertemuan warga yang dipilih secara acak untuk mendalami isu kebijakan dan merumuskan rekomendasi bersama.

Efraim menambahkan bahwa berbeda dengan forum kebijakan yang biasanya dihadiri oleh para ahli atau aktivis, Majelis Publik terbuka untuk semua warga berusia 16 tahun ke atas tanpa memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman dalam bidang kebijakan publik. Ia menekankan bahwa setiap pengalaman hidup warga memiliki nilai yang sama.

“Majelis Publik kami rancang agar siapa pun bisa berpartisipasi di dalam proses deliberasi, baik yang terbiasa membahas politik maupun yang baru pertama kali terlibat,” ungkap Efraim. Dalam proses ini, peserta tidak langsung diminta untuk memberikan pendapat, melainkan diajak untuk saling mengenal, membayangkan sosok wakil rakyat yang ideal, serta mendalami isu-isu yang ada sebelum menyusun rekomendasi bersama.

Kegiatan ini juga diselenggarakan dengan kerja sama bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD), sebuah lembaga publik dari Inggris yang berfokus pada penguatan demokrasi dan telah memberikan dukungan kepada parlemen di Indonesia sejak tahun 2016. Sebelum merumuskan rekomendasi, peserta Majelis Publik mengikuti serangkaian persiapan yang dimulai dengan perkenalan daring pada 22 Oktober dan sesi membangun kepercayaan bersama Zensa Rahman, pendiri How to be Nothing.

Dalam sesi tersebut, peserta menggunakan permainan kartu visual untuk membayangkan sosok wakil rakyat ideal, menyusun kriteria, dan mencari kesepakatan dalam kelompok. Proses ini dilanjutkan dengan pembelajaran bersama August Mellaz, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, mengenai sistem pemerintahan serta peran dan tanggung jawab wakil rakyat.

August menyatakan bahwa dengan pemahaman yang diperoleh, peserta dapat merefleksikan kembali kriteria wakil rakyat yang mereka harapkan. “Forum-forum semacam ini jadi semacam instrumen yang segar di tengah tantangan memaknai proses demokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, diskusi yang terfokus pada isu spesifik dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih mendalam. Peserta juga berkesempatan berdialog langsung dengan tujuh perwakilan partai politik, termasuk Ryan Ernest dari Golkar, Rizal Ilham Pratama dari PKB, dan Ahmad Fathul Barri dari PKS.

Dalam dialog tersebut, mereka membahas berbagai aspek seperti proses kaderisasi, rekrutmen calon legislatif, pendanaan kampanye, hingga penyaluran aspirasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menghubungkan harapan mereka terhadap wakil rakyat dengan realitas sistem politik yang ada, sebagai bekal untuk membahas berbagai opsi sistem pemilu pada hari kedua musyawarah.

// Artikel Terkait