Jakarta - Indonesia terus berusaha untuk memperkuat kemandirian di sektor industri farmasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memproduksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.
Lucia Rizka Andalusia, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, menyatakan bahwa saat ini Indonesia telah mampu memproduksi 42 jenis bahan baku obat. Dari jumlah tersebut, 17 jenis sudah dikembangkan menjadi obat jadi dengan total 90 izin edar.
"Kalau bicara kemandirian terkait dengan farmasi, selalu kita sering mendengarkan kata-kata bahwa kita tergantung dari impor bahan baku obat. Saat ini sudah ada 42 jenis bahan baku obat yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ujar Rizka dalam acara Health Corner detikcom yang berjudul "Indonesia Sehat Pantang Ribet Saat Berobat", pada Senin (26/10/2026).
Kemandirian dalam industri farmasi di Indonesia memang belum sepenuhnya terwujud. Namun, perkembangan industri farmasi nasional dinilai lebih baik dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.
"Jadi bukan hanya jadi bahan baku, tapi jadi obat jadinya. Dengan 90 jenis izin edar," jelasnya.
Menurut Rizka, untuk memperkuat industri farmasi, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan, terutama melalui regulasi yang memfasilitasi produksi lokal. Selain itu, riset dan inovasi juga harus terus dikembangkan agar produk dalam negeri dapat bersaing di pasar.
Salah satu dasar penguatan kemandirian farmasi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini mengutamakan penggunaan sumber daya lokal untuk mendukung kemandirian farmasi dan alat kesehatan.
Rizka menekankan bahwa pengembangan produk kesehatan harus mencakup seluruh proses dari riset hingga pemasaran. Hasil penelitian yang berhasil dikembangkan tidak akan bersaing jika tidak didukung oleh strategi implementasi dan akses pasar yang baik.
"Kalau kita hanya mengembangkan saja tanpa kita memikirkan di sisi hilirnya, yaitu di market-nya, tentunya kita tidak akan bisa bersaing dengan produk-produk impor yang sudah establish lama, kemudian harganya mungkin bisa lebih murah," kata Rizka.
Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk memperkuat kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan uji klinis. Langkah ini penting untuk mendukung pengembangan produk kesehatan yang memenuhi standar.
"Manakala riset itu sudah masuk ke dalam uji klinik, di mana uji klinik itu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, kami di Kementerian Kesehatan yang mengampu rumah sakit-rumah sakit sampai juga di puskesmas membangun kapabilitas atau kemampuan dari rumah sakit-rumah sakit untuk melakukan uji klinik," jelas Rizka.
Pemerintah juga mendorong pengembangan regulatory sandbox untuk memfasilitasi inovasi dan mempercepat akses produk ke layanan kesehatan. Produk yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan regulator.
Rizka menambahkan bahwa penguatan industri farmasi nasional memerlukan kolaborasi antara pemerintah, peneliti, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelaku industri. Kerja sama ini penting untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan produk, mulai dari penelitian hingga produksi dalam skala besar agar produk memiliki kualitas yang memenuhi standar internasional.
"Teman-teman kesehatan mengorkestrasi kegiatan-kegiatan tersebut agar supaya terjadi sinkronisasi dari hulu sampai ke hilir, inovasi-inovasi itu benar-benar dapat dikembangkan atau diimplementasikan," pungkasnya.
Capaian produksi 42 jenis bahan baku obat merupakan salah satu langkah maju dalam upaya memperkuat kemandirian farmasi Indonesia. Dukungan regulasi, riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor tetap diperlukan agar industri dalam negeri semakin mampu memenuhi kebutuhan kesehatan nasional.