Friday, 20 November 2026
Kesehatan

Pakar Kesehatan Soroti Pajak Pembalut sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan

Dokter Boyke menegaskan bahwa pembalut adalah kebutuhan penting bagi perempuan dan seharusnya tidak dikenakan pajak. Ia khawatir harga yang tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan perempuan.

D
dlilamndn
03 November 2026 71 pembaca
Ilustrasi pembalut (Foto: Getty Images/zoranm)
Ilustrasi pembalut (Foto: Getty Images/zoranm)

Jakarta - Isu mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada pembalut mendapat perhatian dari ahli kesehatan reproduksi, dr Boyke Dian Nugraha, SpOG, MARS. Ia menilai bahwa pembalut merupakan kebutuhan esensial bagi perempuan, sehingga pengenaan pajak pada produk ini perlu ditinjau ulang.

Boyke mengungkapkan kekhawatirannya bahwa semakin mahalnya harga pembalut dapat memaksa perempuan untuk mengurangi penggunaannya, bahkan memperpanjang waktu penggunaan meskipun pembalut sudah penuh. "Justru berbahaya. Ingat kan, itu kan dalam tanda kutip darah ya, lendir daripada dinding rahim itu kan seperti darah. Nah, itu kan juga, darah itu seneng banget kuman-kuman itu hidup di situ," ujarnya saat dihubungi.

Ia menekankan bahwa kebiasaan tidak mengganti pembalut secara teratur dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada area kewanitaan. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang mengalami menstruasi dengan volume darah yang lebih banyak, yang memerlukan penggantian pembalut lebih sering.

Menurut dr Boyke, pembalut seharusnya dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi perempuan untuk menjaga kesehatan organ intim dan reproduksi. Ia berpendapat bahwa perempuan, termasuk mereka yang memiliki pendapatan terbatas, tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan ini. "Jadi kalau Anda tanya secara jujur, saya mengatakan nggak usah dipajakin lah. Karena buat para wanita, yang namanya pembalut itu hampir sama dengan kebutuhan pokok," tegasnya.

Ia juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk menjalankan anggaran, namun ia menyarankan agar pencarian sumber pendanaan dilakukan dari produk lain, bukan dari pembalut. "Saya mengerti memang, sepenuhnya mengerti bahwa pemerintah sedang membutuhkan uang untuk menjalankan APBN-nya. Tapi mungkin bisa dicari dari produk-produk yang lain, nggak usah dari pembalut," tambahnya.

Selain pembalut, dr Boyke menyebutkan bahwa ada alternatif lain seperti tampon dan menstrual cup untuk menampung darah menstruasi. Namun, ia mencatat bahwa kedua produk tersebut belum banyak digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pembalut memiliki pengguna yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan produk alternatif tersebut.

Boyke berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pengenaan pajak terhadap pembalut. "Kalau penggunaan tampon dan menstruasi cup kan masih belum terbiasa ya, boleh-boleh saja sih pakai tampon. Tapi apakah tampon juga akan kena pajak? Menstruasi cup juga apakah kena pajak?" ujarnya.

"Tapi kalau pembalut yang dipakai oleh sejuta umat wanita ya artinya, ya jangan lah kalau menurut pendapat saya," pungkasnya.

// Artikel Terkait