Friday, 20 November 2026
Kesehatan

Uji Coba Sistem Rujukan Baru BPJS Kesehatan di Bandung: Hasil dan Harapan

Kementerian Kesehatan melakukan uji coba sistem rujukan baru bagi pasien JKN di Bandung, yang memungkinkan rujukan langsung ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis tanpa melalui tahapan berjenjang.

R
Rangga Wijaya Kusuma
28 September 2026 85 pembaca
Ilustrasi JKN (Foto: BPJS Kesehatan)
Ilustrasi JKN (Foto: BPJS Kesehatan)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memulai uji coba sistem rujukan baru untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan sistem ini, pasien BPJS Kesehatan dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang sesuai dengan penyakit dan kebutuhan medis mereka tanpa harus melalui rujukan berjenjang.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menjelaskan bahwa Bandung dipilih sebagai salah satu lokasi untuk menguji transformasi JKN. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan dan pelaksanaan sistem sebelum diterapkan secara nasional. "Saat ini masyarakat masuk puskesmas dirujuk sesuai dengan kelasnya rumah sakit. Masuk kelas D dulu, D tidak bisa dirujuk ke C, dan seterusnya. Nanti, begitu masuk ke puskesmas, pasien akan dirujuk sesuai dengan penyakitnya," ungkap Kunta setelah audiensi di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Rujukan Berdasarkan Kompetensi

Kunta menambahkan bahwa pasien yang membutuhkan layanan spesialis tertentu dapat langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. "Kalau penyakit jantung complicated, ya dia langsung ke rumah sakit yang mempunyai layanan jantung utama, sehingga masyarakat bisa langsung terlayani dengan lebih baik, tidak perlu berjenjang dan tidak ngantre," jelasnya.

Sistem baru ini dikenal sebagai Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), yang merupakan bagian dari transformasi JKN dengan tiga pilar utama. Pertama, penerapan RBKP yang mengubah mekanisme rujukan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan. Kedua, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ketiga, perubahan sistem pembiayaan melalui Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Pemeriksaan Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemenkes bersama beberapa pihak melakukan kunjungan ke berbagai fasilitas kesehatan di Bandung. Salah satu yang dikunjungi adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) untuk menilai kesiapan fasilitas rawat inap sesuai dengan 12 kriteria KRIS, yang meliputi ketersediaan oksigen, ventilasi, kamar mandi di dalam ruang rawat, serta kapasitas maksimal empat tempat tidur dalam satu kamar.

Rombongan Kemenkes juga meninjau Puskesmas Garuda dan klinik swasta Mitra Medika, yang merupakan bagian penting dalam penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi. Kota Bandung dipilih karena memiliki ekosistem pelayanan kesehatan yang lengkap, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit dengan berbagai tingkat layanan. Uji coba ini akan melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta secara bersamaan.

Selain Bandung, rencana uji coba juga akan dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan piloting dijadwalkan berlangsung selama 12 bulan setelah Peraturan Presiden terkait ditandatangani.

Perubahan Skema Pembiayaan BPJS

Transformasi JKN tidak hanya fokus pada sistem rujukan, tetapi juga menyiapkan perubahan skema pembiayaan melalui iDRG. Besaran klaim BPJS Kesehatan nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik penyakit serta biaya operasional riil rumah sakit di Indonesia. Dengan sistem rujukan yang tidak lagi bergantung pada jenjang rumah sakit, pemerintah berharap pembiayaan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih efisien.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyambut baik pelaksanaan uji coba ini. Ia berharap sistem baru ini dapat mempercepat pasien dalam mendapatkan layanan sesuai dengan penyakit yang diderita. "Kami dari Pemprov Jabar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke puskesmas rujukan ini harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah," kata Erwan.

Erwan menambahkan, "Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan penyakitnya. Yang kanker langsung ke penanganan kanker, yang jantung penanganan jantung." Ia berharap jika uji coba di Bandung berjalan dengan baik, sistem tersebut dapat diterapkan lebih luas di Jawa Barat, yang memiliki 1.118 puskesmas di 27 kabupaten/kota.

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan akan berkolaborasi dengan Kemenkes, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan selama masa uji coba. Selama 12 bulan, pelaksanaan sistem ini akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.

// Artikel Terkait