Satgas P3-MPPE yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Oktober 2025 berhasil menarik investasi mencapai 30 miliar Dolar AS. Hingga bulan Mei 2026, Satgas ini telah menyelesaikan 45 dari 142 pengaduan terkait hambatan bisnis yang diterima melalui kanal debottlenecking. Pemerintah menargetkan untuk mempercepat investasi di Sumatra serta memperkuat iklim bisnis guna mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang diinginkan.
Pencapaian Investasi yang Signifikan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kanal debottlenecking dari Satgas P3-MPPE telah berhasil mengumpulkan investasi sebesar 30 miliar Dolar AS, setara dengan sekitar Rp 526,5 triliun. Tim debottlenecking ini merupakan bagian dari Satgas P3-MPPE yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas P2SP. Satgas yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga ini dibentuk pada 22 Oktober 2025. Dalam waktu tujuh bulan setelah pembentukannya, Purbaya mengungkapkan bahwa Satgas Debottlenecking ini mampu mempercepat investasi hingga mencapai 30 miliar Dolar AS, dengan dampak investasi sebesar 22 miliar Dolar AS.
Menangani Proyek Tertunda di Sumatra
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Satgas telah menerima banyak aduan mengenai proyek-proyek yang terhambat di Pulau Sumatra selama bertahun-tahun. Ia memperkirakan potensi investasi dari proyek-proyek tersebut bisa mencapai 40 miliar Dolar AS. "Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatra mungkin yang sampai 40 miliar Dolar AS yang sudah bertahun-tahun enggak jalan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa hingga 12 Mei 2026, sudah ada 142 pengaduan yang diterima oleh kanal debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 83 pengaduan telah dibahas dalam sidang terbuka dan 45 masalah di antaranya telah berhasil diselesaikan. "Dengan ini, saya memastikan adanya mekanisme yang efektif dan efisien untuk memfasilitasi keprihatinan investor terkait perizinan dan kelancaran proses investasi dan bisnis mereka di Indonesia," tambahnya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa Satgas P3-MPPE dibentuk untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, di mana sektor swasta berkontribusi hingga 90 persen terhadap perekonomian, sementara 10 persen sisanya berasal dari belanja pemerintah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029, sehingga partisipasi sektor swasta sangat diharapkan untuk mencapai target tersebut.
"Jadi, kami, pemerintah Indonesia, memahami bahwa kita perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita. Oleh karena itu, memiliki iklim bisnis yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian kita," jelasnya.
Purbaya menambahkan bahwa kanal debottlenecking mengadakan sidang setiap minggu untuk meninjau laporan yang disampaikan oleh para pengusaha terkait hambatan bisnis yang mereka hadapi. Dengan langkah-langkah ini, Purbaya optimis bahwa iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik dalam setahun ke depan. "Kami akan memastikan bahwa kami akan menghilangkan hambatan tersebut sesegera mungkin, mungkin dalam satu atau beberapa proses, tetapi kami pasti akan menghilangkannya," tutupnya.
