Kebijakan hilirisasi nikel yang selama ini dipromosikan oleh pemerintah Indonesia kini menghadapi kritik tajam dari komunitas di sekitar lokasi tambang. Ihwan Kadir, pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL), mengungkapkan bahwa arah hilirisasi nikel saat ini terasa aneh dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional.
Menurut Ihwan, terdapat perbedaan mencolok antara retorika kedaulatan sumber daya alam yang sering disampaikan pemerintah di Jakarta dan kenyataan pahit yang dialami oleh pelaku industri lokal. Di hadapan publik, pemerintah sering mengedepankan nasionalisme dan menyerukan penghentian ekspor bahan mentah agar Indonesia tidak dijajah oleh pihak asing. Namun, ketika ada perusahaan lokal yang berusaha membangun smelter dengan usaha dan modal sendiri, pemerintah justru menunjukkan sikap acuh tak acuh.
Dampak Perlambatan Industri Nikel
Ihwan juga menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai sosok yang memimpin narasi hilirisasi nasional. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat di daerah penghasil nikel merasakan keresahan yang mendalam akibat perlambatan aktivitas industri. Dampak dari perlambatan ini bukan hanya sekadar angka di kertas, tetapi menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sehari-hari warga.
Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja kontrak dan stagnasi bagi kontraktor tambang, yang mengancam keberlangsungan kios-kios kecil. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun ke jalan menuntut agar aktivitas tambang dilanjutkan, karena perekonomian mereka terhenti total saat operasional dihentikan.
Krisis di Sektor Nikel Meluas
Krisis di sektor nikel ini semakin meluas di Sulawesi. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menghentikan operasional dan merumahkan karyawannya tanpa kepastian. Sementara itu, di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja mengalami PHK. Ironisnya, di tengah situasi kritis ini, pemerintah justru merencanakan pemangkasan produksi nasional untuk menjaga stabilitas harga nikel global, tanpa mempertimbangkan dampak sosial di daerah.
Ihwan menekankan bahwa pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Jakarta mungkin hanya terlihat sebagai angka, tetapi di daerah penghasil nikel, hal itu berarti terancamnya cicilan motor, pendidikan anak-anak yang terputus, dan perlambatan ekonomi desa.
Ia juga menyoroti posisi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang paling rentan. Sebagai contoh, Ceria Group dengan proyek Smelter Merah Putih di Kolaka menjadi representasi perusahaan nasional yang berjuang keras di tengah dominasi modal asing. Berbeda dengan perusahaan asing yang memiliki akses ke modal global dan rantai pasok internasional, perusahaan nasional harus berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.
Ihwan menegaskan bahwa nasionalisme seharusnya tidak hanya sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melindungi industri lokal. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam ironi sejarah dengan terus meneriakkan jargon "Merah Putih", namun gagal menjaga kepentingan rakyat dan industri nasional yang berjuang di garis depan.
