Dwi Bagus Martono, yang juga dikenal sebagai Tono, mengungkapkan permohonan maaf kepada keluarga Dini Hardiyanti dan anaknya setelah terlibat dalam pembunuhan yang brutal. Dalam sebuah konferensi pers di Mapolda Jatim, ia mengakui bahwa ia merasa khilaf atas tindakan yang dilakukannya.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebelum Tono dibawa ke Kota Madiun untuk menjalani prarekonstruksi pada Selasa, 27 Oktober. "Saya minta maaf kepada keluarga dan masyarakat, saya merasa bersalah dan menyesal," ungkap Tono di hadapan media.
Ia juga meminta maaf kepada Ibu Harti, ibu kandung Dini, dan menekankan, "Saya khilaf." Penggunaan istilah 'khilaf' sering kali muncul sebagai alasan bagi seseorang ketika melakukan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khilaf berarti 'keliru' atau 'salah yang tidak disengaja'.
Psikiater dr. Lahargo Kembaren, SpKJ, menjelaskan bahwa istilah 'khilaf' dapat dipahami sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan psikologis. "Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral atau norma sosial, akan muncul ketidaknyamanan psikologis yang dikenal sebagai disonansi kognitif," jelas dr. Lahargo.
Ia menambahkan, untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, individu sering mencari penjelasan yang membuat tindakan mereka lebih dapat diterima oleh diri sendiri maupun orang lain. Beberapa proses psikologis yang mungkin terjadi saat seseorang melanggar norma antara lain adalah:
1. Rasionalisasi: Mencari alasan yang tampak logis untuk membenarkan kesalahan, seperti "Saya khilaf, sedang emosi."
2. Minimization: Menggunakan istilah yang membuat tindakan serius terdengar seperti kesalahan kecil.
3. Pembenaran Diri: Berusaha mempertahankan citra diri sebagai orang baik meskipun telah melakukan tindakan yang sangat buruk.
4. Penghindaran Tanggung Jawab: Mengalihkan perhatian dari keputusan dan tindakan yang diambil kepada kondisi emosional yang dianggap sebagai penyebabnya.
Namun, dr. Lahargo menekankan bahwa penjelasan psikologis ini bukanlah pembenaran moral atau alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.