Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah yang berada di Sidoarjo telah dihentikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul terjadinya kasus keracunan massal di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan program MBG yang melibatkan 19 lembaga yang sebelumnya mendapatkan layanan dari SPPG tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa program MBG masih dapat dilanjutkan dengan beberapa syarat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi untuk memastikan keberlanjutan program MBG di lembaga-lembaga yang terpengaruh.
Alternatif Penyaluran MBG
"Terkait dengan keberlangsungan program ini, sependek yang saya tahu mereka (Korwil BGN) memberikan alternatif," ungkap Lakhsmie. Dia menambahkan bahwa alternatif yang dimaksud adalah pengalihan penyaluran MBG dari SPPG lain. Dengan langkah ini, penghentian sementara operasional SPPG tidak akan menghentikan penyaluran MBG di 19 lembaga tersebut.
"Jika para santri atau para murid yang ada di lembaga di bawah apa yang mendapat PM dari SPPG ini masih mau menerima, ya nanti akan diberikan apa namanya, jatahnya. Tapi tentunya dialihkan ke SPPG yang lain," jelasnya. Namun, Lakhsmie juga menekankan bahwa penyaluran ini tidak dapat dipaksakan jika pihak lembaga atau penerima manfaat tidak bersedia lagi untuk menerima MBG.
Keputusan di Tangan Lembaga dan Santri
Keberlanjutan penyaluran MBG sangat bergantung pada keputusan dari sekolah atau lembaga penerima serta para santri atau siswanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan dalam sistem penyaluran, program MBG masih memiliki peluang untuk terus berjalan dengan penyesuaian yang diperlukan.
Dengan demikian, meskipun SPPG Kalitengah mengalami penangguhan, program MBG di lembaga-lembaga yang terlibat masih dapat diakses dengan cara yang telah ditentukan.