Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memberikan peringatan kepada rumah sakit agar tidak melakukan tindakan penipuan atau 'fraud'. Peringatan ini disampaikan di hadapan perwakilan rumah sakit yang hadir dalam penandatanganan komitmen pencegahan kecurangan.
Prihati meminta agar rumah sakit menghindari berbagai bentuk penyimpangan administrasi. Ia mengungkapkan bahwa sering kali ia menerima laporan dari direktur rumah sakit yang meminta maaf karena 'kecolongan' dalam hal tersebut.
“Hindari sekali lagi varian-varian atau penyimpangan-penyimpangan administrasi dan menyebabkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan ditemukan,” tegas Prihati di Kantor BPJS, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak contoh kasus, termasuk yang sudah diliput media. Di Gresik, misalnya, terdapat kasus di mana pasien hanya mengalami diare yang disertai dehidrasi berat, namun masuk ke ICU dengan diagnosis sakit lemah dan penurunan kesadaran.
Prihati mengimbau agar direktur rumah sakit meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pengawasan terhadap Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di masing-masing rumah sakit. Ia menekankan pentingnya setiap diagnosis yang dilakukan harus memiliki clinical pathway yang sesuai.
“Pastikan satu clinical pathway-nya. Siapa pun dokter, siapapun profesional pemberi asuhan itu melakukan hal yang sama sesuai dengan clinical pathway,” tambahnya.
Modus kecurangan yang sering ditemukan antara lain manipulasi diagnosis atau prosedur, seperti diagnosis yang tidak sesuai dengan kondisi klinis, upcoding, serta penambahan prosedur yang tidak dilakukan. Selain itu, terdapat juga penagihan untuk pelayanan yang tidak diberikan, seperti pasien yang tercatat rawat inap tetapi tidak dirawat.
Kasus lain termasuk tindakan atau prosedur yang ditagihkan tetapi tidak dilaksanakan, penggunaan identitas peserta tanpa layanan nyata, serta pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Ini mencakup pemeriksaan penunjang yang tidak diperlukan, tindakan invasif tanpa indikasi medis yang jelas, dan penggunaan obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan indikasi.
Prihati menekankan bahwa manipulasi kelas perawatan atau dokumentasi pelayanan juga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan kecurangan di sektor kesehatan.