Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas maksimum migrasi Bisfenol A (BPA) sebesar 0,05 miligram per kilogram dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 mengenai Kemasan Pangan. Aturan ini menetapkan batasan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya, yaitu 0,6 mg/kg, dengan penerapan yang akan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 setelah mendengarkan masukan dari pelaku industri.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa penetapan tahapan selama lima tahun ini mempertimbangkan keamanan serta kesiapan pelaku usaha. "Penetapan penahapan persyaratan batas migrasi sampai dengan lima tahun ditetapkan berdasarkan masukan pelaku usaha serta dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, namun dengan tidak mengabaikan aspek keamanan," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (21/9/2026).
Masukan dari Asosiasi Industri
Dalam berita acara konsultasi publik BPOM yang berlangsung pada 27 Juli 2026, asosiasi industri, terutama dari sektor air minum dalam kemasan (AMDK), memberikan masukan agar penerapan batas migrasi BPA dilakukan secara bertahap. Taruna menegaskan bahwa penahapan ini tidak akan mengubah angka batas BPA yang telah ditetapkan. "Sesuai Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kemasan Pangan, batas maksimal migrasi BPA adalah 0,05 mg/kg. Ketentuan penahapan persyaratan batas migrasi BPA akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPOM tentang Penahapan Batas Migrasi Kemasan Pangan," jelasnya.
Perbandingan dengan Regulasi Uni Eropa
Angka 0,05 mg/kg juga digunakan oleh Uni Eropa sebagai batas khusus BPA pada bahan plastik, pelapis, dan pernis yang bersentuhan dengan pangan melalui Regulasi Uni Eropa 2018/213. Namun, sejak 20 Januari 2025, Uni Eropa melarang penggunaan dan perdagangan BPA dalam semua bahan yang bersentuhan dengan pangan, termasuk plastik dan wadah air minum yang dapat digunakan ulang. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko kesehatan, seperti diabetes, gangguan kesuburan, dan kanker.
Rafika Zulfa, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengakui bahwa masa transisi ini bisa dimanfaatkan oleh industri untuk menyesuaikan teknologi, bahan kemasan, dan proses pengujian laboratorium. Namun, ia berpendapat bahwa penerapan batas yang ketat sebaiknya dilakukan lebih cepat jika industri dan laboratorium sudah siap sebelum tahun 2031. "YLKI akan mendesak BPOM untuk memberlakukan pengetatan batas migrasi BPA itu secara lebih cepat tanpa perlu menunggu tahun 2031," tegas Rafika.
Di sisi lain, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, meminta agar waktu penyesuaian tidak dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan standar keamanan. Menurutnya, produsen seharusnya memanfaatkan masa transisi untuk memperbaiki teknologi, bahan kemasan, proses produksi, dan pengujian. "Kalau memang diberikan masa transisi, masa tersebut harus digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian teknologi, bahan kemasan, proses produksi dan pengujian secara bertahap, bukan menjadi alasan untuk menunda pemenuhan standar keamanan," ujarnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa konsumen tidak seharusnya menanggung risiko selama industri melakukan penyesuaian. "Jangan sampai konsumen menjadi pihak yang menanggung risiko," pungkasnya.