Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengonfirmasi penundaan penerapan kewajiban sertifikat halal yang kini dijadwalkan berlaku pada 18 Oktober 2028. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari pelaku usaha maupun mitra internasional.
“Saya kira banyak hal (faktor) boleh saja jadi pelaku usaha atau boleh jadi juga dari berbagai negara yang memiliki stakeholder dengan kita, kan begitu,” ungkapnya dalam konferensi pers pada Selasa (20/10/2026).
Taruna menegaskan bahwa BPOM akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal. “Sertifikasi halal ini kan kebijakan dari Bapak Presiden ya, lewat peraturan pemerintah. Jadi, kami patuh menjalankan apa yang menjadi peraturan dan instruksi presiden tersebut,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. “Kita fokusnya nanti ke sertifikasi halal yang berhubungan dengan makanan dan minuman dulu,” jelasnya.
“Ditunda tahun 2028 atau 2 tahun dari sekarang, itu bagian dari strategi kebijakan nasional dan Badan POM akan patuh dengan keputusan tersebut,” tambahnya.
Pemerintah telah resmi memperpanjang tahapan kewajiban sertifikat halal hingga tahun 2028. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan proses transisi yang baik bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa perpanjangan ini mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional. “Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, beberapa kewajiban sertifikasi halal direncanakan untuk mulai berlaku efektif pada 18 Oktober 2026. Namun, setelah melakukan evaluasi dan menerima masukan dari pelaku industri, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan tenggat waktu agar pelaksanaannya lebih optimal dan tidak mengganggu iklim usaha.