Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meninjau kembali penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk menstruasi, termasuk pembalut. Kebijakan ini dianggap dapat menambah beban ekonomi bagi perempuan, khususnya mereka yang memiliki penghasilan rendah.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan bahwa pajak yang dikenakan pada produk menstruasi atau yang dikenal sebagai tampon tax belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Ia berpendapat bahwa produk menstruasi adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara rutin, bukan barang mewah.
“Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender karena tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksinya,” jelas Dahlia dalam keterangan tertulis. Ia menekankan pentingnya akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi yang layak dan terjangkau, mengingat menstruasi adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari.
Dahlia juga menyoroti isu kemiskinan menstruasi, di mana perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi karena kendala ekonomi dan sosial. Menurutnya, masalah ini terkait dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menghapus kemiskinan.
Kebutuhan akan produk menstruasi tidak hanya terbatas pada saat menstruasi, tetapi juga diperlukan dalam kondisi reproduksi lainnya, seperti setelah melahirkan atau mengalami perdarahan. Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, menambahkan bahwa kebijakan perpajakan ini berpotensi menambah beban ekonomi bagi perempuan, terutama yang berpenghasilan rendah.
Dalam keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan menggarisbawahi dampak negatif dari PPN terhadap perempuan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Pengalaman perempuan di daerah kepulauan menunjukkan bahwa kenaikan harga barang sehari-hari dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk produk kebersihan menstruasi.
“Kondisi ini mencakup pembelian produk kebersihan menstruasi, akses layanan kesehatan reproduksi, hingga pendidikan anak,” tambahnya. Sri juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi kelompok perempuan yang beragam, termasuk mereka yang penyandang disabilitas dan pekerja informal, dalam menyusun kebijakan perpajakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tampak sama untuk semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menilai bahwa kebijakan perpajakan yang terlihat netral tidak selalu menciptakan keadilan. “Produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari. Perempuan tidak dapat memilih untuk tidak menstruasi, sedangkan kemampuan untuk membeli produk menstruasi sangat bergantung pada kondisi ekonomi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pengenaan pajak pada produk tersebut dapat memperberat beban perempuan, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kebijakan perpajakan harus disusun dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap kesehatan reproduksi, sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi harus mempertimbangkan aspek khas, terutama yang berkaitan dengan perempuan.
Komnas Perempuan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah membebaskan produk menstruasi dari pajak, baik melalui pengecualian dari objek PPN maupun skema PPN yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, Komnas Perempuan meminta agar pembuat kebijakan memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menambah hambatan bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga kesehatan reproduksi.