Jakarta, CNN Indonesia -- Saat ini, pemerintah berada di tahap akhir dalam penyusunan regulasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan yang menggunakan platform digital. Aturan ini akan disusun secara terpisah dari regulasi yang mengatur transportasi penumpang online.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemisahan regulasi tersebut diperlukan karena karakteristik bisnis dan operasional dari kedua jenis layanan ini berbeda. "Pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Karena itu regulasi turunannya juga harus disusun secara berbeda agar tetap memberikan kepastian, tetapi tidak menghambat inovasi yang berkembang di industri," ungkap Nezar saat menerima audiensi dari Grab Indonesia di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/7).
Proses Finalisasi Regulasi
Nezar menjelaskan bahwa diskusi mengenai substansi utama dari regulasi tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait telah selesai. Saat ini, proses sudah memasuki tahap finalisasi. "Draf besarnya sudah hampir selesai. Tinggal penyempurnaan beberapa definisi dan penyusunan aturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan layanan pengantaran barang dan makanan," jelasnya.
Kompleksitas dalam Penghitungan Biaya
Ia juga menekankan bahwa mekanisme penghitungan biaya untuk layanan antar barang tidak dapat disamakan dengan transportasi penumpang. Hal ini disebabkan oleh adanya variabel operasional tambahan yang harus diperhitungkan. "Untuk pengantaran barang dan makanan memang ada komponen-komponen bisnis yang lebih kompleks. Ada waktu tunggu, ada dimensi barang, ada karakteristik layanan yang berbeda. Karena itu, mekanisme pengaturannya juga harus mempertimbangkan realitas operasional di lapangan," kata Nezar.
Nezar menambahkan bahwa penting untuk memperkuat aspek keselamatan dalam layanan antar barang. Ia berpendapat bahwa ekosistem perdagangan digital memerlukan standar informasi mengenai dimensi dan berat barang yang lebih akurat, agar pengemudi tidak menerima muatan yang melebihi kapasitas kendaraan.
"Platform e-commerce juga perlu memiliki mekanisme validasi yang lebih baik terkait ukuran dan berat barang. Informasi yang akurat penting untuk menjaga keselamatan mitra pengemudi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan turunan ini. "Kalau memang nanti ada aturan turunan, tentu semua pemangku kepentingan akan terus kami libatkan dalam proses penyusunannya," pungkas Nezar.
