Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa penutupan fitur komunikasi di platform Roblox merupakan langkah awal dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, yang juga akan diterapkan pada gim-gim lainnya. "Betul semua (fitur komunikasi akan ditutup). Jadi tadi seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama," jelas Meutya di Kantor Komdigi pada Kamis (30/4).
Meutya menambahkan bahwa tindakan ini diambil untuk mencegah anak-anak berpindah ke gim lain yang tidak memenuhi standar perlindungan anak. "Karena kalau satu diintervensi, Roblox sudah melakukan kepatuhan perlindungan anak misalnya, tapi gim lain tidak, maka itu akan terjadi perpindahan anak-anak bermain gim dan menjadi tidak dapat menyelesaikan masalah," ujarnya. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi semua platform, termasuk gim.
Roblox sendiri telah memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap PP Tunas dengan cara membatasi komunikasi, bukan dengan menghapus akun pengguna. Meutya menjelaskan bahwa Roblox akan melakukan verifikasi usia untuk seluruh penggunanya, di mana pengguna di bawah 16 tahun akan mengalami pembatasan dalam fitur komunikasi. "Dan dari age verification itu, diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan," terangnya. Selain itu, pengguna di atas 16 tahun juga diwajibkan untuk melakukan verifikasi usia agar fitur komunikasi tetap aktif.
Penerapan aturan ini menandai berakhirnya permasalahan kepatuhan delapan platform digital berisiko tinggi terhadap PP Tunas. Meskipun demikian, Meutya menegaskan bahwa ini bukanlah akhir, karena aturan ini akan berlaku untuk semua platform. "Atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Dan kami sudah memberikan waktu, kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self-assessment," imbuhnya.
Setelah self-assessment, Komdigi akan mengevaluasi hasil penilaian tersebut untuk memberikan label risiko yang sesuai. Kepatuhan setiap platform akan berbeda tergantung pada tingkat risiko yang ditetapkan. "Memang aturan Indonesia agak berbeda dengan aturan di negara lainnya yang sudah memulai. Yaitu kita berangkat dari faktor risiko atau risk-based approach. Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16 tahun," tutup Meutya.
