Friday, 20 November 2026
Kesehatan

Lambatnya Pembaruan Data Desil Menghambat Layanan BPJS untuk Pasien Kronis

Pembaruan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berpengaruh pada status kepesertaan JKN, sehingga mengganggu akses layanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan perawatan berke...

R
Rangga Wijaya Kusuma
17 September 2026 89 pembaca
Foto: dok. BPJS Kesehatan
Foto: dok. BPJS Kesehatan

Jakarta - Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memengaruhi status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat berpindah ke desil yang lebih tinggi, termasuk desil 10, yang menyebabkan kepesertaan mereka menjadi nonaktif. Hal ini berpotensi menghambat pengobatan, terutama bagi pasien yang memerlukan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyatakan bahwa penonaktifan kepesertaan merupakan salah satu keluhan yang diterima seiring dengan pemutakhiran data. Ia menegaskan bahwa penentuan desil berada di luar kewenangan BPJS Kesehatan. "Kami berusaha persoalan desil ini diberikan priority lah untuk mereka yang selama ini membutuhkan pelayanan kesehatan secara jangka panjang," ujarnya saat ditemui di Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada Kamis (12/9/2026).

Pentingnya Perhatian Terhadap Pasien Penyakit Kronis

Iqbal menekankan perlunya perhatian khusus bagi peserta yang menderita penyakit yang memerlukan pengobatan rutin, seperti thalassemia, terutama jika kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan desil yang tercatat. "Soal ada beberapa yang desil ternyata realitasnya kan berbeda sama kenyataannya. Dia harus punya penyakit misalkan terus-menerus kayak thalassemia. Ya memang harus disegerakan, dikasih notif di sana," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan berupaya agar mereka yang berhak atas layanan kesehatan yang dibiayai oleh negara tidak terabaikan.

Proses Pemutakhiran Data yang Lambat

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menjelaskan bahwa masalah muncul setelah perubahan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN. Masyarakat yang sebelumnya berada di desil penerima bantuan kini dapat berpindah ke desil di atas 5, sehingga kehilangan beberapa bantuan. Timboel menilai bahwa proses pemutakhiran DTSEN masih berjalan lambat. Pada 15 April 2026, pemutakhiran baru mencapai 17,51 persen, dan pada September angkanya hanya sekitar 30 persen. "Jadi memang sangat lambat nih proses pemutahiran. Dan kalau proses pemutahiran dari BPS kan dia top-down," ujarnya.

Ia juga mendorong agar mekanisme pelaporan dari masyarakat yang bersifat 'bottom-up' dipercepat. Menurutnya, warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya harus segera diverifikasi melalui kelurahan. "Padahal kan di PP 76 2015 itu pemutakhiran itu setiap bulan," jelasnya. Timboel memberikan contoh kasus di Cipayung, di mana seorang warga yang sebelumnya berada di desil 4 berubah menjadi desil 6. Setelah melapor ke kelurahan, keluarga tersebut harus menunggu hingga enam bulan untuk mendapatkan klarifikasi. Perubahan ini menyebabkan sejumlah bantuan yang sebelumnya diterima terhenti.

Timboel menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak terlalu birokratis dan mempercepat proses laporan dari masyarakat agar dapat memverifikasi kondisi keluarga yang melapor. "Sehingga bisa mengecek untuk memastikan betul gak keluarga ini yang melapor kondisinya begini," ungkapnya.

Layanan Kesehatan untuk Pasien Nonaktif

Masalah kepesertaan nonaktif juga dirasakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Puskesmas Warnasari Pangalengan, Eti Rosmalia, mengungkapkan bahwa pasien sering kali baru menyadari status kepesertaan mereka tidak aktif saat hendak berobat. "Sering kejadian seperti itu. Karena mereka tidak terima kan yang biasanya aktif bisa dipergunakan untuk dia berobat. Ternyata pas dicek di sini jadi tidak aktif," kata Eti.

Dalam situasi darurat, pasien tetap akan dilayani. Puskesmas membantu pasien untuk memeriksa status kepesertaan dan mengurus reaktivasi melalui layanan BPJS atau berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan layanan rumah sakit secara rutin, puskesmas melakukan pemilahan dan mengusulkan reaktivasi kepesertaan. "Kalau untuk yang berpenyakit tadi, yang memang rutin ke rumah sakit, dengan kondisi yang memang sudah dia membutuhkan itu ada dengan usulan reaktivasi," jelasnya.

Nama-nama pasien dengan penyakit kronis atau kondisi yang memerlukan perhatian khusus disampaikan kepada dinas sosial untuk diusulkan reaktivasi. "Kita sampaikan untuk nama-nama yang memang mempunyai penyakit kronis, mempunyai yang memang perhatian khusus, kaitan kesehatannya. Kita pilah dan kita usulkan secara sistem untuk reaktifasi kembali. Ada beberapa yang sudah aktif kembali," tutup Eti. Usulan reaktivasi dapat disampaikan segera agar pasien tidak kehilangan akses layanan, dengan proses yang terus dilakukan selama 24 jam.

// Artikel Terkait