Jakarta - Viral di kalangan masyarakat, penggunaan skin booster asal Korea Selatan yang dikatakan "diekstrak dari kulit mayat" menarik perhatian serius dari dunia medis. Di balik janji efektivitasnya, Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia (PERDOSKI) menegaskan bahwa produk yang berbasis Human Acellular Dermal Matrix (hADM) ini belum mendapatkan legalitas dan izin edar di Indonesia.
Meskipun di Korea Selatan penggunaannya diawasi ketat dan hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kulit atau bedah plastik, Ketua PERDOSKI dr Hanny Nilasari, SpDVE, mengingatkan agar baik praktisi maupun konsumen di Indonesia tidak menggunakan produk ilegal tersebut. "Masyarakat tidak boleh hanya tergiur klaim tahan lama tanpa memastikan keamanan dan izin resminya," ungkap dr Hanny dalam sebuah wawancara.
Risiko Kesehatan dari Penggunaan Produk Ilegal
Penyuntikan bahan biologis ke dalam jaringan kulit harus memenuhi standar keamanan yang ketat. dr Hanny menekankan pentingnya kewaspadaan pasien terhadap jaminan keamanan dan legalitas produk sebelum menjalani tindakan medis. Penggunaan produk biologis tanpa izin edar resmi dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius.
Beberapa risiko yang mungkin terjadi antara lain nyeri, bengkak, infeksi, peradangan, benjolan, hingga komplikasi penyumbatan pembuluh darah. Ia juga menyoroti bahwa penanganan komplikasi dari hADM jauh lebih rumit dibandingkan dengan skin booster konvensional. "Berbeda dengan asam hialuronat (yang terdapat dalam skin booster biasa), hADM tidak dapat dilarutkan dengan enzim hialuronidase jika terjadi komplikasi," tegasnya.
Langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menanggapi situasi ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengambil tindakan. Kepala BPOM, dr Taruna Ikrar, menegaskan bahwa produk skin booster yang disebut "mayat" ini sedang dalam proses investigasi oleh tim Kedeputian BPOM untuk menyelidiki rantai peredarannya. "Lagi diinvestigasi sama Kedeputian 1 dan Kedeputian 4. Jadi saya kira, memang saya sudah dengar laporan itu, tapi kan kita harus turun ke lapangan untuk melihat produk-produk tersebut," jelas Taruna kepada wartawan.
Dengan adanya potensi penyelundupan produk secara ilegal, kualitas penyimpanan produk tidak dapat dijamin, yang dapat merusak rantai dingin (cold chain) sterilisasi, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi bakteri.