Jakarta - Mengunjungi desa wisata tidak lengkap tanpa mencicipi kuliner lokal yang ditawarkan. Namun, keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks makanan khas yang menggugah selera.
BPOM dan Kementerian Pariwisata telah memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan pangan di desa wisata. Kerja sama ini diharapkan dapat melindungi kesehatan para wisatawan serta meningkatkan kualitas produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berlangsung dalam Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) 2026 di Kantor BPOM, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
Taruna menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mengintegrasikan program Desa Pangan Aman yang dimiliki BPOM dengan program Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata. "Kami ingin menjelaskan bahwa program-program ini saya yakin semakin kuat, semakin menembus, semakin mengakar ke masyarakat kita kalau kami bersinergi dengan Kementerian Pariwisata," ungkapnya.
Sejak 2017, BPOM telah menjalankan program Desa Pangan Aman dan pada tahun 2025, program ini telah menjangkau 6.322 desa dan kelurahan dengan dukungan 31.541 kader keamanan pangan yang terlatih. Selain itu, BPOM juga melaksanakan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 527 pasar dan membudayakan keamanan pangan di 19.603 sekolah.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, BPOM berharap edukasi dan pendampingan mengenai keamanan pangan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk produsen makanan khas yang menjadi daya tarik desa wisata.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 6.300 desa wisata dalam jaringan Kementerian Pariwisata. Ia menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dari kualitas layanan di destinasi wisata. "Kami menyambut baik, terima kasih Bapak, atas program ini karena pada akhirnya 6.300 desa wisata ini akan lebih cepat lagi naik kelas," ujarnya.
Widiyanti juga memaparkan hasil pemantauan dan pembinaan terhadap 66 desa wisata pada tahun 2025. Data menunjukkan bahwa pendapatan desa meningkat sebesar 29,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penyerapan tenaga kerja meningkat 53,34 persen.
Contoh yang diangkat adalah Desa Kenteng di Kabupaten Semarang, yang menunjukkan integrasi keamanan pangan dengan pengembangan desa wisata. Ia mencatat bahwa jumlah balita stunting di desa tersebut menurun dari 31 menjadi 11 anak, yang menunjukkan bahwa pengembangan desa dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, BPOM dan Kementerian Pariwisata akan menyusun indikator untuk mengevaluasi hasil kerja sama. Taruna menyebutkan bahwa salah satu indikator tersebut adalah penurunan kasus keracunan pangan, yang saat ini diperkirakan mencapai 29 juta orang atau sekitar 10 persen dari populasi berdasarkan data global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Selain itu, diharapkan ada peningkatan pengetahuan masyarakat dan kualitas produk pangan lokal sebagai indikator keberhasilan program. Program ini diharapkan dapat mendorong usaha pangan skala mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, serta membuka peluang ekspor bagi produk lokal.
Dengan penguatan keamanan pangan, desa wisata diharapkan tidak hanya menjadi tujuan yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang aman bagi wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.