Jakarta - Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan mengenai situasi di mana siswa diminta untuk mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persiapan dapur yang sudah dilakukan sebelum adanya pengumuman libur sekolah.
"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," ungkap Sudaryono setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Sudaryono menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program MBG, pihaknya selalu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Ia menyatakan, "Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak."
Penyerahan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kewenangan terkait pelaksanaan program MBG diserahkan kepada pemerintah daerah. "Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," tambahnya.
Dengan demikian, Sudaryono menegaskan bahwa keputusan mengenai pengambilan MBG di tengah karhutla diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat.