Friday, 20 November 2026
Kesehatan

--- Kemenkes Kembali Luncurkan Program Pendidikan Spesialis Anestesi di FK Unsrat Setelah Kasus Bullying ---

--- Kementerian Kesehatan RI telah membuka kembali Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi setelah menghentikannya sementara akibat kasus perundun...

D
Doni Setiawan
26 August 2026 99 pembaca
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Andrei Vasilev
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Andrei Vasilev
---TITLEEXCERPT--- Kementerian Kesehatan RI telah membuka kembali Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi setelah menghentikannya sementara akibat kasus perundungan. Pembukaan ini dilakukan setelah evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan bullying. ---CONTENT---

Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah resmi melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat) yang berlokasi di RSUP Prof Dr R D Kandou Manado. Program ini sebelumnya ditangguhkan sementara waktu karena adanya kasus perundungan. Pembukaan kembali program ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi serta sejumlah perbaikan untuk pencegahan dan penanganan perundungan.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS, menekankan bahwa pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama di lingkungan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa perundungan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menindas atau menyakiti orang lain, terutama dalam hubungan yang tidak seimbang.

Pentingnya Lingkungan Pendidikan yang Aman

Azhar menegaskan bahwa praktik bullying tidak seharusnya terjadi di rumah sakit pendidikan karena dapat berdampak negatif pada keselamatan pasien dan etika profesi. "Harus dicegah terjadi di rumah sakit pendidikan karena menyangkut patient safety dan etika," tegasnya saat melakukan kunjungan kerja di RSUP Kandou Manado pada Senin (24/8/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan dokter spesialis memerlukan aturan yang jelas dan disiplin, namun penegakan aturan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan peserta didik. "Pendidikan itu tidak bisa lembek, aturan harus tegas, tetapi jangan merendahkan," tambahnya.

Komitmen Bersama untuk Kualitas Pendidikan

Lebih lanjut, dr. Azhar menekankan bahwa pembukaan kembali Program Anestesi harus disertai dengan komitmen dari semua pihak untuk menjaga kualitas pendidikan, menerapkan tata kelola yang baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan profesional. Ia juga meminta agar setiap bentuk perundungan dicegah dan ditindak tegas. "Stop bullying. Pendidikan harus bebas dari bullying. Jika ditemukan bullying, silakan ditindak sebelum Kementerian Kesehatan yang turun tangan," tegasnya.

Menurutnya, perundungan tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan, etika profesi, hingga keselamatan pasien. Kementerian Kesehatan pun menyiapkan sanksi bagi pelaku bullying. "Bagi yang melakukan bullying, Kementerian Kesehatan tidak akan mengeluarkan Surat Izin Praktik (SIP) dan yang bersangkutan tidak bisa berpraktik selama dua tahun," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Kandou, Prof. Starry Rampengan, menyatakan kesiapan rumah sakit untuk memperkuat sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan secara bersamaan. Sebagai rumah sakit pendidikan, RS Kandou memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan pasien sekaligus menyediakan lingkungan belajar yang profesional. "Pembukaan kembali Prodi Anestesi menjadi tanggung jawab bersama. Kami di RS Kandou berkomitmen memastikan proses pendidikan berjalan sesuai aturan, menjunjung etika, disiplin, keselamatan pasien, serta menghormati setiap peserta didik," tuturnya.

Kerja sama antara Kementerian Kesehatan, RS Kandou, dan Universitas Sam Ratulangi menjadi dasar untuk memulai kembali aktivitas akademik Prodi Anestesi di RS Kandou. Ke depan, pelaksanaan pendidikan akan disertai dengan pengawasan dan tata kelola yang sesuai dengan aturan, termasuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap perundungan.

// Artikel Terkait