Jakarta - Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan kini mengalami transformasi. Dengan kemudahan akses informasi medis lewat internet dan pembelian produk kesehatan secara daring, masyarakat semakin mandiri dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Namun, perubahan ini juga membawa risiko, seperti informasi yang tidak akurat, produk yang tidak terjamin keamanannya, serta peredaran obat dan produk kesehatan ilegal yang menjadi tantangan serius.
Di tengah kondisi ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D, memperkenalkan pendekatan baru. Ia menekankan pentingnya regulator untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan tugas utama mereka dalam melindungi masyarakat.
Hal ini disampaikan Taruna saat menjadi pembicara kunci pada Self-CARER/APSMI/GPFI Bali Summit 2026 di Bali, pada Jumat (30/10/2026). Dalam presentasinya yang berjudul Strengthening Self-Care through Regulatory Innovation for Better Health Outcomes, ia mengingatkan bahwa tren perawatan kesehatan mandiri semakin meningkat.
Masyarakat kini menginginkan akses yang lebih mudah terhadap produk kesehatan dan kebebasan dalam memilih. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan pengetahuan yang memadai serta jaminan keamanan produk.
Di sinilah peran BPOM menjadi penting. Mereka tidak hanya mengawasi produk sebelum beredar, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan perlindungan saat menggunakan produk kesehatan.
Taruna mengusulkan perubahan dalam cara pandang pelaksanaan fungsi regulator. BPOM perlu mempercepat akses terhadap produk kesehatan sambil tetap memastikan bahwa standar keamanan, khasiat, dan mutu tetap terpenuhi melalui pendekatan berbasis risiko.
"Kecepatan pelayanan dan perlindungan konsumen bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ungkap Taruna dalam keterangannya pada Minggu (1/11/2026). "Dengan pendekatan ini, pengawasan dan keputusan regulasi disesuaikan dengan tingkat risiko suatu produk terhadap kesehatan masyarakat," lanjutnya.
Penerapan pendekatan ini mencakup evaluasi izin edar, pengawasan farmakovigilans, inspeksi terhadap standar produksi dan distribusi, pengujian laboratorium, serta pengawasan setelah produk beredar. "Dengan cara ini, produk yang memiliki manfaat dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses pasar lebih cepat, sementara perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas," jelas Taruna.
BPOM juga berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai produk. Penggunaan barcode 2D, pelabelan elektronik, dan berbagai perangkat digital lainnya menjadi bagian dari pengembangan sistem pengawasan tersebut.
Taruna menekankan pentingnya edukasi masyarakat melalui kampanye Cek KLIK: Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa. "Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa produk sebelum membeli dan menggunakannya. Sebab, keputusan menjaga kesehatan harus didasarkan pada informasi yang benar, bukan hanya mengikuti tren atau promosi," tuturnya.
Selanjutnya, Taruna membahas potensi besar yang dimiliki Indonesia dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Dengan populasi sekitar 287,2 juta jiwa, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri kesehatan berbasis sumber daya lokal.
"Indonesia juga dikenal sebagai negara megabiodiversitas terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan," tambahnya. Kekayaan alam ini membuka peluang untuk pengembangan obat, bahan alam, dan berbagai produk kesehatan, namun memerlukan dukungan penelitian, teknologi, industri, serta regulasi yang memberikan kepastian.
Untuk itu, BPOM memperkuat kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah (ABG), yang menghubungkan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Perguruan tinggi memiliki kekuatan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan dunia usaha berperan dalam mengubah hasil inovasi menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
BPOM telah menjalin 190 perjanjian kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka. "Kolaborasi ini diharapkan dapat memperpendek jarak antara hasil penelitian dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Inovasi yang lahir dari kampus perlu mendapatkan ruang untuk berkembang, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan keamanan dan mutu," kata Taruna.
Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki dukungan dari 159 lokasi uji klinik dan jaringan 132 unit kantor pusat serta unit kerja di daerah, termasuk unit yang akan dibentuk. "Capaian lainnya adalah keberhasilan BPOM memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) pada 2025. Pengakuan internasional ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem regulasi produk medis di tingkat global," jelasnya.
Menurut Taruna, penguatan regulator tidak berhenti pada pencapaian tersebut. BPOM harus terus meningkatkan kapasitas laboratorium, pengawasan berbasis risiko, kemampuan mengambil keputusan secara adaptif, serta komunikasi risiko yang terbuka kepada masyarakat.
Hal ini sangat penting, terutama di tengah tantangan seperti gangguan rantai pasok, krisis kesehatan, dan perubahan situasi global yang dapat mempengaruhi ketersediaan obat dan produk kesehatan. "BPOM harus mampu membaca potensi masalah sejak dini, menilai risikonya, mengoordinasikan langkah penanganan, dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat," tegas Taruna.
Akhirnya, self-care bukan hanya tentang kemampuan individu dalam menjaga kesehatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat tidak menghadapi risiko sendirian. Inovasi harus tumbuh, industri harus berkembang, dan masyarakat harus mendapatkan akses yang lebih luas, namun semua itu harus dilandasi oleh keamanan dan perlindungan kesehatan.
Taruna menutup presentasinya dengan pesan yang merangkum arah perubahan tersebut: Better regulation enables better innovation. Better partnership enable greater impact. "Regulasi yang lebih baik akan mendorong inovasi yang lebih baik. Kemitraan yang lebih kuat akan menghasilkan dampak yang lebih besar," ujarnya. Dengan demikian, masa depan kesehatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produk yang mampu dihasilkan industri, tetapi juga oleh seberapa kuat negara dalam menjamin keamanan dan manfaatnya bagi masyarakat.