Jakarta - Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mengungkapkan harapannya agar Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, segera mengeluarkan regulasi terkait penyuntikan dana sebesar Rp 20 triliun. Proses pengajuan regulasi tersebut saat ini sudah dilakukan ke Kementerian Keuangan.
"Sedang kita ajukan. Ini hanya prosedur saja, kita sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan, semoga Menteri Keuangan yang baru juga melakukan penerbitan Permenkeu untuk itu, kita sama-sama berdoa," ujar Pujo saat ditemui di Jakarta pada Selasa (15/9/2026).
Kebutuhan Dana untuk Stabilitas Keuangan
Dana yang diminta sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan di tengah tantangan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan sebelumnya menyatakan bahwa mereka masih menghadapi defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulannya.
Dalam sehari, BPJS Kesehatan memproses sekitar 2 juta transaksi kesehatan dengan total nilai mencapai Rp 500 miliar. Jika dihitung dalam sebulan, total nilai pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai sekitar Rp 16 triliun. Sementara itu, iuran yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp 14 triliun per bulan, sehingga BPJS Kesehatan mengalami selisih pembiayaan sekitar Rp 2 triliun setiap bulannya.
Peningkatan Peserta JKN dan Tantangan Pembiayaan
Di sisi lain, jumlah peserta JKN terus meningkat. Pujo mencatat bahwa peserta BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai lebih dari 285 juta jiwa, yang merupakan sekitar 98,8 persen dari total populasi. Namun, terdapat sekitar 54 juta peserta yang terdaftar sebagai tidak aktif karena menunggak pembayaran iuran. Situasi ini menjadi tantangan tambahan bagi keberlanjutan pembiayaan program JKN.
Dengan kondisi ini, BPJS Kesehatan berharap agar regulasi yang mendukung penyuntikan dana dapat segera terwujud, demi kelangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat.