Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa jaringan radikal dan terorisme memanfaatkan ruang digital untuk melakukan perekrutan, salah satunya melalui gim Roblox. Dalam penemuan terbaru, 112 anak teridentifikasi sebagai target perekrutan, dengan satu anak di antaranya bahkan dinyatakan siap melakukan serangan terhadap sebuah institusi.
Eddy menjelaskan bahwa perekrutan ini dilakukan melalui fitur komunikasi yang ada dalam gim tersebut. "Di dalam gim ada fitur chatnya jadi sambil bermain mereka sangat bisa berkomunikasi. Di sinilah yang bisa dijadikan sarana untuk kalau istilah kami adalah digital grooming," ujar Eddy di Kantor Komdigi, Jakarta.
Saat ini, 112 anak yang berasal dari 27 provinsi tengah menjalani rehabilitasi. Eddy menambahkan bahwa pendekatan dilakukan dengan lingkungan anak-anak tersebut agar mereka tidak terpapar lagi oleh radikalisme dan terorisme.
Roblox telah menutup fitur komunikasi untuk pengguna anak sebagai langkah kepatuhan terhadap PP Tunas. Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan, "Kita mintakan betul ke Roblox adalah fitur komunikasi atau fitur chat, terutama untuk orang tidak dikenal, karena ini memang terdeteksi sebelumnya." Hal ini dilakukan untuk mencegah rekrutmen radikalisasi anak melalui komunikasi dengan orang yang tidak dikenal.
Meutya juga menyebutkan bahwa Roblox akan melakukan verifikasi usia untuk semua penggunanya. Pengguna di bawah 16 tahun akan mendapatkan pembatasan komunikasi, dan jika tidak melakukan verifikasi usia, fitur chat akan dimatikan. Pengguna di atas 16 tahun juga diharuskan melakukan verifikasi agar fitur komunikasinya tetap aktif.
Kepatuhan Roblox menandai berakhirnya isu kepatuhan 8 platform digital berisiko tinggi terhadap PP Tunas. Meski demikian, Meutya menekankan bahwa ini bukanlah akhir, karena aturan ini berlaku untuk semua platform digital. "Atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya," tambahnya.
Setelah melakukan self-assessment, Komdigi akan mengevaluasi penilaian tersebut untuk memberikan label risiko yang sesuai. Kepatuhan setiap platform akan bervariasi tergantung pada tingkat risiko yang ditetapkan, dengan pendekatan berbasis risiko yang menjadi fokus utama dalam penerapan aturan ini.
