Friday, 20 November 2026
Kesehatan

BGN Resmi Tutup Empat SPPG Secara Permanen

Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutuskan untuk menghentikan operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara permanen akibat pelanggaran dalam pelaksanaan program gizi.

H
Hanafi Syahputra
24 September 2026 94 pembaca
Foto: ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
Foto: ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi menghentikan operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara permanen dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa keempat SPPG tersebut tidak disiplin dalam menjalankan operasional dan gagal memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Keputusan ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala BGN. Pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), yang mempertimbangkan rekam jejak kepatuhan, sejarah kejadian, serta kemampuan SPPG dalam melakukan perbaikan mendasar terkait sistem keamanan pangan.

Daftar SPPG yang Dihentikan

Keempat SPPG yang dihentikan operasionalnya secara permanen adalah sebagai berikut:

  • SPPG Karo Berastagi Sempajaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dikelola oleh Yayasan Manunggal Kartika Jaya dengan 2.997 penerima manfaat, diberhentikan melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026.
  • SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Yayasan Tirto Mirah Asih dengan 2.614 penerima manfaat, diberhentikan melalui SK Kepala BGN Nomor 63516 Tahun 2026.
  • SPPG Bantul Jetis Patalan 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola oleh Yayasan Panji Satria Nusantara dengan 2.281 penerima manfaat, diberhentikan melalui SK Kepala BGN Nomor 63517 Tahun 2026.
  • SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua, yang dikelola oleh Yayasan Kasih Iman Samuel Papua dengan 2.220 penerima manfaat, diberhentikan melalui SK Kepala BGN Nomor 63519 Tahun 2026.

Dengan penutupan ini, total 10.112 penerima manfaat dari keempat SPPG tersebut akan dialihkan layanannya ke SPPG terdekat yang telah memiliki Sistem Layanan Hidroponik Sehat (SLHS) dan kapasitas yang memadai, agar hak penerima manfaat atas program MBG tetap terpenuhi.

Pernyataan BGN

"Pemberhentian operasional permanen merupakan langkah tegas terakhir yang kami ambil setelah SPPG bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan yang memadai dalam batas waktu yang ditetapkan, khususnya menyangkut riwayat kejadian fatal yang berdampak pada penerima manfaat," jelas Deputi Tauwas BGN, Ketut Sumedana.

Ketut menambahkan, "Kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat adalah prioritas utama, dan kami tidak akan berkompromi terhadap standar keamanan pangan." Pemberhentian permanen dapat dilakukan jika SPPG mengalami insiden keamanan pangan lebih dari satu kali, telah dikenakan sanksi pemberhentian operasional sementara lebih dari dua kali, tidak mampu membuktikan penyelesaian perbaikan fundamental pada sistem keamanan pangan, atau tidak memperoleh rekomendasi kelayakan dari instansi terkait.

Ketut juga menjelaskan bahwa aspek keamanan sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Program MBG.

// Artikel Terkait