Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi suspend kepada 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyebutkan bahwa keputusan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 mengenai Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
Setiap SPPG diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan LPDH melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN). Namun, berdasarkan data dari Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, masih ada 6.097 SPPG yang belum memenuhi kewajiban pelaporan dengan baik.
"Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026," jelas Ketut di Jakarta pada Jumat (30/10).
Dari jumlah tersebut, 1.801 SPPG berada di Wilayah I, 2.616 SPPG di Wilayah II, dan 1.680 SPPG di Wilayah III. Meskipun demikian, BGN memberikan kesempatan bagi SPPG yang terkena suspend untuk kembali beroperasi setelah memenuhi kewajiban pelaporan yang ditentukan.
SPPG diharuskan untuk menyusun dan menyerahkan LPDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah laporan tersebut diverifikasi oleh BGN untuk memastikan kesesuaian format dan substansinya, status suspend dapat dicabut jika LPDH telah disampaikan dengan benar.
Selama masa suspend, SPPG tidak akan menerima insentif. Ketut menekankan bahwa penyampaian LPDH bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penyampaian LPDH merupakan bagian terpenting dari pertanggungjawaban penggunaan dana Program MBG. LPDH diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan APBN, mengukur kebutuhan anggaran harian, mingguan, dan bulanan SPPG, serta mendukung pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran," tuturnya.
LPDH juga berfungsi untuk mencegah pengalihan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan Program MBG. Melalui kebijakan ini, BGN menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan pelaporan penggunaan dana adalah elemen penting dalam penyelenggaraan Program MBG.