Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah untuk menghentikan sementara operasional sebanyak 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penghentian ini dilakukan karena SPPG yang dimaksud belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi.
Dari total 1.276 SPPG yang terkena penghentian, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan SLHS. Sementara itu, 447 SPPG telah mendaftar namun belum memenuhi syarat dan kelayakan yang ditetapkan. Terdapat juga 8 SPPG yang status pendaftarannya belum terkonfirmasi.
Distribusi Penghentian Berdasarkan Wilayah
Penghentian sementara ini mencakup 239 SPPG di Wilayah I yang meliputi Sumatera, 927 SPPG di Wilayah II atau Jawa, dan 110 SPPG di Wilayah III yang mencakup daerah di luar Sumatera dan Jawa. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat adalah prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG. Oleh karena itu, BGN tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi.
“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis.
Usulan Penutupan Permanen untuk SPPG Kritis
Selain menghentikan operasional sementara, BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang dinilai berada dalam kategori kritis. Ketut menyebutkan bahwa jika dalam waktu tujuh hari ke depan SPPG tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka penutupan akan dilakukan. Dari jumlah tersebut, 447 SPPG telah mendaftar untuk SLHS tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, sedangkan 199 SPPG lainnya belum melakukan pendaftaran.
BGN juga akan meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan semua SPPG menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan. “Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.
Meski ada penghentian sementara, BGN memastikan bahwa layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berlanjut. Sebagai langkah antisipasi, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah mendapatkan SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai.
Ketut menjelaskan bahwa penghentian sementara juga merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap SPPG. Status suspend dapat dicabut setelah SPPG memperoleh SLHS dan memenuhi mekanisme yang ditetapkan untuk kembali beroperasi. “Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, operasional dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.